Anton Carliyan: Maklumat Kapolri Memang Bukan Sumber Hukum Tapi Sipatnya Himbauan Early Warning

  • Whatsapp
Abah Anton Carliyan

MITRAPOL.com, Jakarta – Maklumat Kapolri memang bukan Sumber hukum anak TK pun tahu dan tidak perlu dipermasahkan, tapi Maklumat kapolri tersbut sebagai penguat keputusan yang telah dibuat Pemerintah untuk di lapangan yang bersipat Teknis.

Jangan lupa Polri juga di beri Kewenangan Diskresi di lapangan oleh UU, Untuk Melakukan Tindakan-tindakan Polisional. (Bahkan secara International) Untuk menciptakan Suasana Yang Aman dan Tertib.

Sebagai Suatu Hukum yang hidup. sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Per Undang-undangan. Terlebih lagi Apapila ada Individu atau Kelompok yang Senantiasa membuat Gaduh, Selalu bikin Rusuh Penyebar Fitnah,Hoax dll,

Anton Carliyan, Tidak Perlu Undang-undangpun sudah melekat dalam diri setiap anggota Polisi sebagai Alat Negara, Polisi Wajib mengambil Tindakan, Adapun Dasar hukum Pembubaran Ormas yang sudah jelas adalah Keputusan Bersama 6 Kementrian dan Lembaga Terkait, Yang mekanisme dan Prosedurenya sudah sesuai Perpu UU no 2 thn 2017.

Jadi disini Maklumat Kapolri sipatnya sebagai sebuah Early Warning atau bahasa akrabnya disebut Peringatan Dini, sekaligus Himbauan (bukan Peraturan) kepada masyarakat untuk menciptakan suasana Aman Nyaman dan Tertib di Masyarakat.” Kata Abah Anton

masih kata Abah Anton, Adapun apabila ditemukan nantinya, ada Pelanggaran tetap akan dikenakan pasal pasal sesuai UU yang berlaku bukan Melanggar Maklumat Kapolri.

Contohnya Penyebaran Konten-konten FPI Khususnya yang bersipat Provokatif. Hoax, Penebar kebencian sekaligus sebagai Menyebarkan Faham ajaran Ormas terlarang, dan bagi yang menyebarkan konten tersebut pasti akan dikenakan pasal UU ITE, Karena semenjak adanya kepmen bersama 6 Kementrian , sudah di nyatakan sebagai Organisasi Terlarang yang Sah, dan Mengikat untuk itu segala Atribut lambang dll dilarang utk ditampilkan apalagi disebarkan & digunakan, sebagaimana Ajaran-ajaran, DII TII. HTI, Marxis dan Komunis yang sebelumnya sudah ditetapkan juga sebagai Organisasi terlarang di Indonesia..

Untuk itu perlu dipahami apa yang Dilarang semua Atributnya apalagi Faham2 dan Ajaranya. Itulah Konsekwensi logis setelah ditetapkan sebagai Ormas Terlarang..

Belum lagi Tindak lanjut dari Semua ini, Bahkan apabila Nanti ditemukan Bukti-bukti kongkrit terlibat jaringan yang membahayakan Negara, Baik Gol Radikal Terorisme maupun Kerjasama dengan Fihak2 Asing, tidak menutup kemungkinan Oknum-oknum para Pengurusnya pun akan ditindak Tegas Sesuai Hukum yang berlaku.” Tututrnya

 

 

 

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *