LP2KP Meminta Polda Sulut Tangkap Para Cukong PETI yang sudah Merugikan Negara

  • Whatsapp
LP,2KP DEREK ISMAIL

MITRAPOL.com, Kotamobagu – Lembaga Pemantau Pembangunan dan kinerja pemerintah (LP2KP) Ahmad Derek Ismail, Minggu 03/01/21

Kepada Mitrapol.com, meminta Polda Sulut menangkap Ko’ Fani pemilik Dragon Supermarket terkait juga penambangan liar tidak memiliki izin di Lokasi Potolo Gunung Rumagit Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, menurutnya pemilik Toko Dragon ini suda lama melakukan aktivitas tambang di Potolo.

“Kami minta Polda menahan Ko’ Fani terkait PETI Potolo karena di duga kuat juga Ko fan suda cukup lama melakukan aktivitas tambang tanpa izin,” ujar Derek.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Polres kotamobahu dinilai tidak mampu melihat persoalan ini terkait Ko’ Fan yang terkesan kebal terhadap Ko Fan. Sementara itu Ko fan ketika dikonfirmasi melalui telepon dan via WhatsApp tidak ditanggapi.

LP2KP Sulut meminta Kapolda sulut dan jajaran wilayah kepolisian polres setempat harus menangkap oknum-oknum pengusaha Peti dan diproses secara hukum.
“tentunya sangat aneh,,? Ada penutupan lokasi peti tapi tak ada oknum peti yang di tangkap. Lokasi Peti potolo yang diteribkan oleh kapolda sampai saat ini tak ada oknum peti yang diproses secara hukum, ini menjadi pertayaan. Ada apa,,?” tanya Derek Ismail

LP2KP Sulut berharap ada keseriusan dan keterbukaan Penegak Hukum (POLDA, GAKKUM LHK, GAKKUM ESDM, DLH, KEJAKSAAN) dalam rangka memberantas mafia pertambangan Illegal di Sulut. “nama oknum dan lokasi peti sudah sangat jelas, tentunya jika serius melakukan penegakan hukum, ini sudah sangatlah membantu,” ungkap Derek Ismail.

Dijelaskan, Para Pelaku PETI wajib di adili sesuai hukum Pertambangan Sebagaimana amanah UU No 4 Thn 2009 tentang Minerba Pasal 158 “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10M (sepuluh miliar rupiah) Jo Pasal 55 KUHP. Apalgi jika dilapis dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup” para perampok SDA dan perusak hutan dan lingkungan. Mereka Wajib di adili dan dipenjarakan”,jelasnya.

 

 

 

Pewarta : (Candra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *