Soal pembubaran FPI, Anton Charliyan : Menurut Perpu No 2 Tahun 2017 tidak perlu melalui mekanisme Pengadilan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jabar – Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Enam Kementerian dan Lembaga yaitu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Nasional Pencegahan Terorisme, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta Kapolri, Pemerintah secara resmi telah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang pada Rabu, 30 Desember 2020 di Jakarta.

Dengan surat SKB tersebut Pemerintah secara resmi melarang semua kegiatan FPI diseluruh wilayah hukum Indonesia. Tak hanya kegiatan, simbol dan lambang organisasi besutan Rizieq Shihab tersebut juga dilarang digunakan.

Keputusan itu langsung mengundang reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat. FPI sendiri tidak bisa menerima begitu saja keputusan pemerintah, Organisasi yang dipimpin Habieb Rizieq Shihab ini berencana untuk melawan keputusan tersebut secara konstitusional dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menanggapi polemik yang muncul setelah pengumuman penetapan FPI sebagai organisasi terlarang, mantan Kapolda Jabar Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan yang biasa disapa Abah Anton buka suara.
Kepada awak media, Abah Anton mengatakan bahwa Pemerintah memiliki wewenang memberikan izin maupun melarang keberadaan organisasi kemasyarakatan atau ormas sesuai ketentuan perundang-undangan.

”Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang menyatakan FPI tidak boleh melakukan aktivitas. Itu merupakan kewenangan pemerintah dalam memberikan izin ataupun melarang ormas mana pun sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya, Minggu (03/01/2021).

Sumber CNN

Lanjut Abah Anton, Pemerintah membubarkan organisasi FPI tentu saja berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. “Karena bila ormas sudah dianggap membahayakan keamanan dan sudah terbukti melakukan pelanggaran sesuai pasal 59, Negara bisa membubarkan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar,” jelasnya

Abah Anton menambahkan bahwa pemerintah pasti memiliki pertimbangan yang komprehensif terkait keputusan tersebut, termasuk ketika muncul pertanyaan seputar proses legal formal yang menjadi dasar dari keputusan yang diambil pemerintah terhadap ormas FPI, termasuk Perpu No 2 tahun 2017 sebagai Pengganti UU No 17 tahun 2013.

Menurut mantan Kadiv Humas Polri ini, bahwa pro dan kontra itu adalah hal yang wajar. Dia membenarkan, kalau pembubaran FPI mengacu pada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), tentu harus terlebih dahulu ada putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, pemerintahkan bisa menggunakan Perpu No 2 tahun 2017 sebagai Pengganti UU No 17 tahun 2013. Pembubaran ormas menurut Perpu No 2 Tahun 2017 lebih ringkas, tidak perlu mekalui mekanisme pengadilan, bila sudah dianggap membahayakan keamanan dan sudah terbukti melakukan pelanggaran sesuai Pasal 59, Negara bisa membubarkan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait langkah hukum yang akan dilakukan beberapa pihak untuk menggugat SKB menteri ke PTUN, kata Anton Charliyan, itu merupakan langkah yang tepat.

”Itu langkah yang tepat, Indonesia merupakan negara hukum sehingga persoalan hukum bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang sudah ada. apapun keputusan hukum nantinya maka harus kita hormati,” ujarnya.

“Agar tidak ada kesan bahwa prosedur hukum tidak dilaksanakan dengan baik dalam prosesnya, dimana akan ada anggapan langkah pembubaran itu suatu kemunduran dan mencederai amanat reformasi dan UU 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul,” pungkasnya.

 

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *