Randiman dan Alinafiah jelaskan uang “ketuk palu” anggota DPRD Sumut

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Sidang lanjutan perkara dugaan suap 14 anggota DPRD Sumut kembali digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi Randiman Tarigan dan Alinafiah, mantan Sekretaris dan Bendahara DPRD Sumut.

Dalam persidangan virtual di ruang Cakra-8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (4/1/2021), kedua saksi menjelaskan tentang pembagian uang suap kepada puluhan anggota DPRD Sumut, termasuk para terdakwa.

Menjawab Penuntut Umum KPK Budhi Sarumpaet dkk, kedua saksi menjelaskan pembagian dilakukan terkait dengan persetujuan terhadap LPJP APBD 2012.

Menurut Randiman dan Alinafiah, pembagian dilakukan setelah “ketuk palu” dan dibagi di ruangan bendahara dewan, “Caranya, seperti mengabil gaji,” jawab kedua saksi.

“Apakah istilah ketuk palu itu, cukup familiar dikalangan anggota dewan..?” tanya penuntut umum.

“Ya. Istilah itu cukup familiar dan biasa digunakan dikalangan dewan..,” jawab kedua saksi.

Menyinggung tentang variasi uang yang diterima para anggota dewan, kedua saksi mengatakan, pembagian uang berdasarkan daftar nama yang diajukan Kamaluddin Harahap.

“Apakah semua terdakwa telah menerima pembagian uang itu? ” tanya penuntut umum.

Kedua saksi membenarkan, ada yang mengambil langsung ke ruang bendahara, ada pula yang diantar ke tempat yang telah ditentukan.

“Semua pembagian tanpa tanda terima. Setiap yang sudah mengambil, saya tandai di daftar nama,” jelas Ali Hanafiah dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Tipikor PN Medan diketuai Immanuel Tarigan.

Perlu diketahui, sebanyak 14 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 didakwa dalam perkara dugaan suap atau menerima hadiah dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Para terdakwa antara lain, Nurhasanah, Jamaluddin Hasibuan, Ahmad Hosen Hutagalung, Sudirman Halawa, Ramli, Irwansyah Damanik, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Syamsul Hilal, Mulyani, Rahmad Pardamean Hasibuan, Robert Nainggolan, Layari Sinukaban dan Japorman Saragih,

Sesuai dakwaan, para terdakwa secara bersama dengan puluhan anggota dewan lainnya diduga menerima uang suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Persisnya, pemberian uang suap atau hadiah itu, terkait dengan tugas dan peran para terdakwa sebagai anggota DPRD Sumut.

Setidaknya, para terdakwa telah memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD Sumut 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut 2013.

Kemudian, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut 2014, dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut 2015.

Suap yang diterima, setelah “ketuk palu” yakni pengesahan semua agenda proses penyusunan APBD Sumut. Diduga, para terdakwa menerima uang suap masing-masing ratusan juta rupiah.

Para terdakwa diancam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

Pewarta : (ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *