Parah! Diduga Kades Solimandungan Baru, Lakukan Pungli Pembuatan SKU

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, SULUT – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) penerbitan Surat Keterangan Usaha ( SKU ) kepada beberapa orang masyarakat dengan nominal antara Rp.100.000 sampai Rp.150.000 / orang, yang diduga dilakukan oleh oknum Kades Solimandungan Baru, Kecamatan Bolaang, kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, yang berinisial AM, menuai sorotan beberapa pihak.

salah satunya adalah Lembaga Pemantau Pembangunan Dan Kinerja Pemerintah ( LP2KP ), melalui Divisi intelijen dan investigasi Ahmad Derek Ismail.

Derek mengungkapkan, Berdasarkan laporan masyarakat solbar bahwa telah terjadi tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh oknum kades solimandungan baru, terkait pemungutan biaya penerbitan Surat Keterangan Usaha ( SKU ). Oleh karena itu Lembaga Pemantau Pembangunan Dan Kinerja Pemerintah ( LP2KP ) bersama awak media , langsung bergerak cepat menelusuri hal tersebut.

Derek Ismail

Hasil investigasi dan menurut keterangan beberapa orang masyrakat yang dimintai uang sebesar Rp. 100.000 sampai Rp.150.000/orang untuk penerbitan Surat Keterangan Usaha ( SKU ) dan hasil konfirmasi (wawancara) yang dilakukan langsung oleh awak media ( wartawan ) beberapa waktu lalu terhadap oknum kades yang dimaksud, tepatnya dirumah kediaman kepala desa solimandungan baru, bahwa beliau mengakui perbuatan/tindakan pungutan yang yang dilakukannya ( Kades solbar ).

“Pengakuan dari kades tersebut, dan keterangan para saksi merupakan petunjuk dan bukti untuk dilakukan pengembangan, dan menjadi wewenang penyidik untuk menindak tegas perbuatan melanggar amanat Peraturan Mentri Desa No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang tercantum dalam pasal 22 yang berbunyi Larangan pungutan terhadap masyarakat untuk pengurusan Adminstrasi yaitu Penerbitan Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan.

Selain itu, Derek juga mengatakan, pelaku pungutan liar juga dapat dijerat dengan pasal KUHP bahkan Pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan bahkan pidana korupsi. Menurutnya, pungli termasuk penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara.“Umumnya, praktik pungutan liar dan dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan, jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun,” ungkapnya.

Namun demikian lanjutnya, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor.“Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun,” ujar dia.

Lebih lanjut, menurutnya, pungli dimulai dari niat jahat penyelenggara negara untuk meminta uang dari masyarakat. Di sisi lain, warga terpaksa memberikan uang agar mendapatkan pelayanan.Dengan banyaknya aturan yang mengancam pelaku pungli, maka orang yang terkena pungli tidak perlu takut melaporkan karena Mereka itu cenderung korban,” ucapnya.

Diketahui, Kasus dugaan pungli dan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh Kepala Desa Solimandungan Baru terkait biaya Penerbitan Surat Keterangan Usaha dan surat – surat lain yang mulai terkuak, dimana Kepala Desa dengan oknum perangkatnya melakukan pungutan.

Derek juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini akan segera melayangkan surat laporan perbuatan sewenang-wenang, yang melakukan tindakan pungli oleh oknum kades solbar (AM) yang tersebut diatas kepada yang berwajib, (kami masih sementara merampungkan laporan dan bukti-bukti lainnya, pungkas Derek.

 

 

Pewarta : Chandra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *