Pembangunan Ruang Praktek SMKN 1 Puloampel dari Dana DAK diduga berbau korupsi

  • Whatsapp
Foto: SMKN 1 Pulo Ampel Kab Serang Banten

MITRAPOL.com, Banten – Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

Pembangunan ruangan praktek untuk SMKN 1 Puloampel kabupaten serang diduga kuat menjadi ajang korupsi oleh oknum kepsek.

Hal ini diperkuat dari hasil investigasi dilapangan dan pengumpulan informasi oleh Mitrapol.com penawaran kepala sekolah SMKN 1 Puloampel kesalah satu yang bisa disebutkan sebagai yang melakukan pengerjaan hanya memberikan uang sejumlah uang Rp.500 jt dan yang berbuntut menjadi hutang.

Sangat jelas bahwa pembangunan ini didanai DAK (Dana Alokasi Khusus) dari APBN berjumlah Rp.750 juta dengan No kontrak 800/054/DINDIKBUD/2020 yang dimana pelaksananya adalah P2S SMK Negeri 1 Puloampel yang berarti pelasanaan kerjanya adalah pihak sekolah.

Informasi yang dapat dihimpun dari berbagai yang ikut mengerjakan yang dimana enggan menyebutkan namanya ini ke Mitrapol.com bahwa uang awalnya dikasihkan 500 juta yang dimana penyerahan uang tersebut secara bertahap.

Awalnya kami diajak oleh kepala sekolah SMK N 1untuk mengerjakan bangunan tersebut dengan menawarkan uang 500 juta. Dalam pengerjaan dengan ukuran bangunan 30m x 11m ini belum terselesaikan dengan berbagai kendala, dalam pekerjaan finisingnya awal komitmen kami diperkirakan ada penambahan biaya dengan rincian anggaran kurang lebih 50 jutaan.

Itu kami sepakati,dan pemberian modal yang tertandatangani Rp.15 juta. tetapi yang pengerjaannya adalah suruhan dari kepala sekolah dan katanya menghabiskan anggaran Rp.91 jutaan.

Kami juga bingung pak,pengelolaan uangnya adalah kepala sekolah sendiri dan sekarang seakan-akan kami memiliki hutang terhadap pembangunan ini,mobil saudara saya sampai bisa dikatakan disita posisi malam-malam dengan rombongannya yang berjumlah lima orang lebih bak gaya jawara dan membawa pistol segala untuk memaksa menandatangani surat bahwa mobil tersebut adalah jaminan dari pada hutang kami.terangnya dengan wajah kebingungan.

Dari jumlah Rp.91 jutaan ini dengan berbagai catatan pembelanjaan dan pengambilan uang yang menurut kami tidak jelas ini merupakan suatu kerancuan dimana anggran sangat jelas Rp.750 juta dan jelas pengeluran uang hanya 500 juta dan yang dikatan hutang kami sekitar Rp.91jutaan ini.jadi yang 250 juta ini kemana?.

Mitrapol.com melalui telepon selulernya kepsek SMK Negeri 1 Puloampel ini mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh pihak sekolah dan sudah terselesaikan.

Mitrapol.com mencoba mengali informasi dari kepala sekolah SMKN 1 ini melalui sms mempertanyakan penggunaan anggaran dan sisa yang 250 jutanya lari kemana sampai pemberitaan ini ditayangkan belum memberikan hak jawabnya.

 

TIM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *