DEREK: Minta Kapolda Sulut Tangkap & Proses Pelaku PETI di 3 Lokasi, Potolo, Talugon & Osing – Osing

  • Whatsapp
Ahmad Derek Ismail LP2KP

MITRAPOL.com, SULUT – Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia membawa sejumlah dampak buruk untuk berbagai sektor, mulai dari lingkungan, sosial hingga kesehatan. Hal ini tak lepas dari peran merkuri pada proses PETI atau penambangan ilegal di wilayah Potolo tersebut.

Ada beberapa titik lokasi PETI di Potolo yang telah terdampak oleh paparan merkuri tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Desa Lanut Talugon yang sungai, bahan pangan, hingga ternak telah terkontaminasi oleh merkuri. “Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh merkuri dan sianida di kabupaten yang sudah sangat masif, di mana pencemaran dilakukan mulai dari hulu hingga hilir sungai Kabupaten Bolaang Mangondow Timur,” kata Ahmad Derek Ismail Wakil Ketua Devisi Intelijen Investigasi LP2KP

Maraknya pengrusakan lingkungan dan Pencurian harta kekayaan Alam, disebabkan aktifitas Penambangan Emas tanpa izin (PETI) di wilayah POTOLO Gunung Rumagit Osing – Osing dan Talugon.
Yang dilakukan oleh para cukong dengan tanpa berfikir, sebab dan akibat yang akan dirasakan anak cucu kita di masa yang akan datang.

Apalagi bahan kimia yang digunakan pada pengolahan matrial, untuk mendapatkan logam mulia berjenis Emas menggunakan bahan berbahaya berjenis CN dan bahan lainnya.
Untuk itu Ahmad Derek Ismail Wakil Ketua Devisi Intelijen Investigasi Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) mendesak Kapolda Sulawesi Utara untuk menangkap AP alias Paul, AM alias Arman dan RL alias Rio serta Ko Fanny.

Dan jika terbukti oknum tersebut diatas benar melakukan aktifitas tanpa Izin, diharapkan dapat diproses sesuai ketentuan Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Undan – undang Mineral dan Batu Bara nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 158 dengan tanpa memandang bulu.

Merkuri dan Sianida sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Limbah menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Sanksi Pertambangan Tak Berizin:

Di sisi lain, usaha pertambangan emas termasuk dalam usaha pertambangan mineral logam menurut Pasal 34 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”) jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Usaha pertambangan emas tersebut dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”).[16] Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

 

Pewarta : Chandra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *