Diduga adanya Penyalahgunaan Anggaran BTT Covid-19, GMPK Sulut Layangkan Surat Lapdu ke Kejati

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kotamobagu – Terkait dengan Pembangunan Pasar Kuliner Kotamobagu, menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarkat.

Karena Anggaran yang digunakan dalam Pembangunan Wisata Kuliner tersebut adalah anggaran BTT (Bantuan Tak Terduga) COVID-19, Yang berjumlah 1.9 Milyard.

Ketua GMPK SULUT “Farangky Kumendong” menduga bahwa selain dugaan penyalagunaan Anggaran BTT Covid-19, diguga ada potensi Suap juga. Karena Bansos BTT covid-19 itu jelas-jelas di peruntukkan untuk warga Miskin Atau warga Tidak Mampu dan warga yang kena dampak Covid-19.

Farangky menyayangkan juga keterangan Dari Kadis Disperindag Kotamobagu, mengatakan bahwa Pengalihan Anggaran BTT Covid-19, ke Pembangunan Pasar Kuliner itu sudah tepat sasaran.

“Padahal Dengan semakin merajalela Virus Corona sampai-sampai sebagian belanja pegawai Negeri dan Untuk pembangunan fisik sementara ini digeser untuk Penanganan Covid-19, ko’ ini mala terbalik Anggaran Covid-19 dialihkan ke Bangunan Fisik. Mungkin kejadian ini hanya ada di Kotamobagu. Anggaran BTT Covid-19 dialihkan ke Pembangunan Pasar Kuliner. Sangat miris Tutur Frangky

Yang seharusnya diberikan kepada warga yang membutuhkan dan warga yang kena dampak Covid-19. Karena anggran ini memang harus disalurkan kepada mereka.

“Franky” menambahkan bahwa Siapa yang mengeluarkan Ijinnya, dan siapa yang menandatangani rekomendasi pengalihan anggaran BTT covid-19, dan siapa yang menandatangi sehingga uang bisa Dicairkan. Sehingga saya menduga jangan-jangan ada Kong kaling Kong oleh oknum-oknum tertentu.

Keterangan Dari Kadis Disperindag melalui telphon yang sempat direkam bebrapa minggu lalu, Oleh GMPK Bolmong Raya, Sementara dibedah oleh Tim Hukum GMPK. Dan dugaan kasus ini akan dilaporkan ke kejaksaan tinggi (Kejati) Sulut.

Karena keterangan dari humas GMPK Bolmong Raya “Irawan Damoplii” Bahwa dugaan kasus ini, GMPK BMR sudah melayangkan Laporan sejak 2 minggu yang lalu ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Tapi sampai hari ini belum mendapat Kabar.

Sehingga dengan demikian GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI Provinsi Sulawesi Utara akan membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,juga akan membuat laporan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) serta KPK. Karena persoalan Ini harus di usut tuntas di tambah lagi koordinator BMR Robby manery pihak kami tidak main main dengan dana untuk kemaslahatan umat.

Intinya GMPK tidak punya wewenang untuk memastikan ada Korupsi atau Suap dalam dugaan kasus ini, ada institusi hukum yang memiliki kewenangan untuk memastikan. Dan GMPK Hanyalah mitra Institusi Hukum dan Mitra Rakyat. Yang bersama-sama mengawal keuangan Negara. Sehingga Akan diusut sampai pada hasil Hukum Tetap.

Merucut kepenerbitan Surat Edaran Mendagri:

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor: 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah. Surat tersebut merupakan pedoman dalam pembentukan Gugus Tugas, agar terdapat kesamaan manajemen pengorganisasian dan kesamaan gerak langkah Pemda dalam penanganan Covid-19 sehingga lebih terkoordinasi dengan Gugus Pusat. Dalam surat tersebut juga menyebutkan pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Hal tersebut sebenarnya menegaskan dan mengingatkan kembali mengenai kewenangan Pemda yang tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Namun sayangnya, beberapa media agak keliru dalam menafsirkan dan memberitakan substansi Surat Edaran dengan Nomor 440/2622/SJ itu. Surat Edaran tersebut diterbitkan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah.

Sebagaimana UU Nomor.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana bahwa untuk penetapan status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, status tersebut sangat terkait dengan penggunaan mata anggara Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah dialokasikan dalam APBD masing-masing untuk bisa digunakan untuk penanggulangan dan penanganan wabah Covid-19 di daerah.

“Jangan sampai keliru dalam memaknainya, dalam Surat Edaran (SE) tersebut konteksnya Pemda terlebih dahulu harus menetapkan Status Bencana dulu, baru kemudian Pemda bisa mencairkan mata Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang terdapat dalam APBD. Hal tersebut penting agar, tidak menjadi temuan oleh APIP maupun BPK RI, prosedur pengelolaan APBD begitu aturannya,” kata Bahtiar di Jakarta.

Hal tersebut sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c “penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah”. Kemudian ayat (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Status darurat yang dimaksud adalah siaga darurat COVID-19 dan/atau tanggap darurat COVID-19. Penetapan status harus didasarkan kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Dalam poin Nomor 3 Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ tersebut, dinyatakan Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID- 19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.

b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana COVID-19.

Dalam hal ini Pemda harus menetapkan status dan tingkatan bencana daerah sebelum dapat mencairkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

“Jadi di sini jelas ya, harus ditetapkan dulu status kebencanaannya, baru dengan status ini maka Pemda bisa mencairkan BTT (Belanja Tak Terduga) yang terdapat dalam APBD masing-masing pemda. Sehingga Pemda terhindar dari masalah dalam pengelolaan keuangan daerah terkait percepatan penanganan COVID-19 di daerah.

Himbauan dan harapan Menteri Dalam Negeri Prof.H.Tito Karnavian, Ph.D, mohon kebersamaan dan persatuan seluruh elemen bangsa dan kekompakan seluruh daerah bersama masyarakat termasuk dukungan rekan-rekan pers/media supaya kita bisa atasi dan hadapi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Saatnya kita bersatu hadapi COVID-19.

 

 

Pewarta : Candra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *