Ketua SRI Aceh meminta Gubernur Aceh segera lantik SKPA Baru.

  • Whatsapp
Foto: Abu khaidir - Ketua SRI Aceh

MITRAPOL.com, ACEH – Ketua sentral rakyat independen Aceh Abu khaidir mendesak gubernur aceh ir nova iriansyah segera melaksanakan pergantian kepala SKPA, karena kita lihat selama ini kinerja nya kurang maksimal.
Adapun beberapa kadis yang telah diberhentikan dari jabatannya adalah :

1. Kadis Koperasi dan UKM, Dr Wildan MPd. Untuk mengisi kekosongan posisi kadis sementara ditunjuk pelaksana tugas yakni Kadis Perindag Aceh, Ir Tanwir.
2. Kepala Arpus Dr Roeslan Abdul Gani. Untuk mengisi posisi kepala Arpus sementara ditunjuk pelaksana tugasnya Sekretaris Arpus, T Miftah.
3. Direktur RSUZA, Dr Azharuddin, sebagai pelaksana tugasnya ditunjuk Wadir Pelayanan, Dr Endang.
4. Wadir Umum RSUZA, Muhazar, sebagai pelaksana tugasnya ditunjuk Kabag Program RSUZA, dr Iramaya.
5. Wadir Penunjang Fachrul Rizal, ditunjuk pelaksana tugasnya Kabag Logistik, Yusrizal.
6. Direktur RSIA, Nyak Rinda, ditunjuk pelaksana tugasnya Kadiskes Aceh, dr Hanif.
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ir Syahrial, ditunjuk sebagai pelaksana tugasnya Kadistanbun Aceh, Abdul Hanan, SP, MP.

Ini ada beberapa SKPA lagi yang kosong seperti kadis pendidikan aceh, kepala biro pengadaan barang dan jasa,staf ahli gubernur,dan ada biro pembangunan, kami menilai ada beberapa SKPA yang masih kurang maksimal kinerjanya seperti kepala BPSDM,dinas DKP Aceh dan dinas perternakan Aceh dan masih banyak SKPA lainnya yang perlu dievaluasi kinerjanya. Gubernur aceh jangan membiarkan kekosongan ini terlalu lama, dikarenakan akan mempengaruhi hasil capaian atau program pembangunan kedepan,” ucap abu khaidir.

Ketua sri Aceh, Abu khaidir,meminta kepada nova iriansyah untuk segera berkordinasi dengan KASN untuk meminta rekomendasi perpanjangan hasil fit and propertes yang diterbitkan oleh KASN dalam Pengisian JPT,sebagaimana yang di atur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Masih ucap Abu khaidir, jika sekarang ini banyak yang kosong,ini sungguh tidak baik bagi pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh Nova iriansyah seperti membiarkan pejabat tersebut di isi oleh para Plt Kepala Dinas,ini membuktikan bagaimana kinerja SKPA sekarang, dan kita bisa melihat bagaimana lemah nya mereka dalam penyusunan anggaran APBA tahun 2021,begitu banyak permasalahannya yg kita lihat,dan ini terbukti dana DAK yang di potong atau hilang dalam hasil koreksi Mendagri.” ungkap Abu khaidir.

Dirjen Keuangan Daerah juga mengingatkan bahwa dalam R-APBA yang diusulkan terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK), yang seharunya terpenuhi secara utuh dan tidak boleh diganti tetapi itu juga dibatalkan oleh Kemendagri. “Dalam evaluasi DAK yang seharusnya utuh tidak boleh diganti atau di otak-atik itu juga dibatalkan, nah itu juga melebelkan seakan-akan DAK itu diambil atau juga uangnya disedot oleh DPRA demi memperjuangkan pokirnya,

“Meskipun awalnya R-APBA 2021 senilai Rp 14,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah masuk dalam R-APBA 2021 tersebut, apalagi ketika R-APBA 2021 menjadi Rp 16,9 triliun, tentu DAK juga sudah masuk, hanya tinggal dilebelkan di setiap dinas. “Berarti ada yang tidak tepat, menurut Abu khaidir, tim TAPA sudah tidak jeli dan tidak dapat mengontrol para SKPA untuk menentukan nilai pemenuhan dari DAK itu, dan itu sudah keterlaluan karena anggaran senilai Rp 1,4 triliun itu cukup besar, dan harus dikembalikan secara otomatis, tidak boleh tidak dikembalikan,

” ini terbukti bahwa kinerja SKPA sangat lemah dalam mengontrol program atau anggaran yg telah di sediakan,Abu kaidir berharap agar Gubernur Aceh, Ir. Nova iriansyah harus berani menggambil sikap tegas.” tutup ketua Sentral rakyat independent (SRI) Aceh, Abu khaidir.

 

Pewarta : T,Indra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *