Derek: Dorong Gubernur dan Kapolda Jangan Setengah Hati Menindak Kegiatan Ilegal PETI di Potolo

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Maraknya Pertambangan Emas Tampa Ijin ( PETI ) yang sudah lama beraktivitas di Wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong), Seperti lokasi PETI Potolo, Rumagit, Talugon dan beberapa lokasi lainnya, terkesan Kegiatan Ilegal ini dibiarkan oleh pemerintah provinsi maupun kapolda sulut?

Hingga kini baik Pemkab bolmong, Pemprov Sulut, maupun aparat kepolisian polda sulut dan polres kotamobagu, belum juga mengambil tindakan tegas yang terukur untuk menindak dan menutup lokasi PETI yang jelas ilegal dan sudah melanggar hukum.

Ketua Devisi Intelijen dan Investiga LP2KP , Ahmad Derek Ismail pada awak media Senin ( 18/01/21), mengatakan seharusnya Pemerintah dan Kepolisian tegas dan jangan ragu dan jangan setengah hati dalam menindak pelaku PETI yang kumabal.

” Diminta Gubernur dan Kapolda Jangan Kaku Menindak Kegiatan Ilegal PETI di lokasi Potolo ( Bolaang Mongondow) ” Pintah Derek.

Ahmad Derek Ismail LP2KP

Dikatakan derek, Saya heran, apa alasan pihak kepolisian maupun pemerintah masih saja membiarkan aktivitas PETI terus berjalan, Ini bentuk pelanggaran hukum, pencurian harta kekayaan negara, maka setiap orang yang melanggar hukum harus di tindak tegas sesuai perundang undangan yang berlaku,” Ucap Derek.

Derek Mempertanyakan,Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) bolmong, dan Dinas ESDM Provinsi yang bungkam tanpa ada langkah penindakan yang harusnya dapat di koordinasikan dengan Kepolisian untuk menangkap pelaku ilegal.

Tambahnya, Pihak Kepolisian dinilai lemah dalam penegakan hukum atas aktivitas PETI di bolmong, oleh sebab itu, para pelaku PETI terus melakukan aktivitas tampa memperdulikan resiko lingkungan, maupun pelanggaran hukum yang dilakukan, serta hal ini bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di kemudian hari jika terjadi dampak atas PETI Potolo. Pungkas Ketua Devisi Intelijen dan Investigasi LP2KP Ahmad Derek Ismail.

Sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pelaku penambangan emas secara ilegal diancam hukuman penjara 10 tahun.”Tuntutan 1 tahun itu sangat sedikit bahkan tidak mencapai setengah dari ancaman hukuman sesuai pasal 161 itu.

Sementara itu kepala dinas lingkungan hidup ( DLH ) bolmong Ir.Latif ketika di mintai konfirmasi Wartawan Menjawab bahwa pemerintah bolmong melalui Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) telah menyurati oknum oknum penambang untuk tidak lagi melakukan aktivitas PETI dilokasi yang dimaksud.

” Sesungguh pemerintah bolmong melalui DLH Sudah beberapa kali menyurati para oknum tersebut, dan tembusan surat itu juga di kirim ke Kepolisian, TNI, Pemerintah provinsi, maupun pemerintah desa setempat atas keberadaan aktivitas PETI disana,” Jawab Latif.

Latif juga mengatakan Dimana yang memiliki kewenangan penuh itu adalah dinas ESDM provinsi dan aparat kepolisian. Untuk DLH bolmong sebatas memberikan teguran peringatan agar kegiatan disana segera dihentikan karena bisa berdampak pada pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan akibat perambahan yang terjadi. Jelas Kadis DLH Bolmong.

Data yang berhasil dirangkum oleh Wartawan, Dugaan kuat Pertambangan Emas Tampa Ijin ( PETI ) Potolo dan Rumagit di Back Up oleh oknum petinggi? di sinyalir ada “konspirasi” yang sengaja di bangun, menjadikan PETI Potolo dibuat ladang keuntungan untuk mendapatkan setoran yang kabarnya sangat besar pada setiap pengolahan pada setiap minggunya.

Parahnya lagi, data yang di beberkan menyebutkan, bahwa para oknum petinggi yang bermain di pusaran PETI disana, Bukan hanya Oknum pengusaha cukong saja,melainkan ada oknum TNI dan oknum Polisi yang ikut memback Up hingga kegiatan PETI ini sulit untuk di tindak.

Dugaan ini makin dikuatkan ketika salah satu tokoh pemuda kecamatan Lolayan Nujul Mokodompit menyoroti sekaligus mendesak kapolres kotamobagu AKBP Prasetya Sejati SIK, Hentikan Pengarukan yang dilakukan oleh 6 Alat Excavator yang diduga milik oknum “Jenderal Mamahit” dan beberapa pelaku PETI Lainnya. apa terlebih kata Nujul Para Penambang lokal di gusur paksa oleh orang orang dari Oknum jenderal tersebut.

Pak Kapolres hentikan aktivitas alat berat di lokasi potolo, karena bakal terjadi gesekan antara penambang lokal dan oknum pekerja Mamahit yang menggunakan alat berat excavator, merusak areal lokasi yang sudah diduduki oleh penambang lokal,” Pintah Nujul Mokodompit Pada Wartawan Sabtu (16/01/21).

Bahkan kata Nujul, Dugaan kuat oknum Mamahit ini sengaja memperalat oknum anggota TNI dan Oknum anggota polisi untuk memaksa penambang lokal agar tidak melakukan aktivitas pertambangam dilokasi yang sama.

” Kami melihat Excavator itu diduga milik Oknum jenderal Mamahit, yang anehnya alat berat yang beroperasi dilokasi PETI ini, di kawal oleh oknum anggota baik Itu Oknum anggota TNI maupun oknum anggota polisi,” Beber Nujul mokodompit melalui Via Tlp pada Wartawan.

 

Pewarta : Chandra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *