Diunggulkan jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, Mimika tolak gabung Mee Pago

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD serta Tokoh Adat dan perwakilan Kerukunan Suku di Wilayah Bomberai melakukan pembahasan pemekaran Provinsi Papua Tengah.

Dalam pemekaran Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika diunggulkan sebagai ibu kota Provinsi.

Rapat dipimpin Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didampingi Ketua DPRD Mimika, Robby K. Omaleng, Wabup Mimika, Johannes Rettob dan Kapolres Mimika, AKBP. I Gusti Gede Era Adhinata bertempat pada salah satu Hotel di Timika, Selasa, (26/01/21) Sekitar pukul 10:00 Wit.

Pembahasan tersebut memutuskan, Kabupaten Mimika menolak bergabung dengan wilayah adat Meepago dan akan kembali bergabung dengan Wilayah adat Bomberai.

Untuk diketahui, Wilayah adat Bomberai terletak di sebelah selatan Kepala Burung di Bumi Cenderawasih, atau Semenanjung Bomberai. Wilayah adat Bomberai membawahi 19 suku. Wilayah Bomberai meliputi Fakfak, Kaimana, Mimika dan Nduga.

Sementara itu, Wilayah adat Meepago meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, dan Paniai Masyarakat yang hidup dalam wilayah suku Mee Pago hampir seluruhnya berasal dari suku yang sama, yaitu Suku Mee, yang mendiami dikawasan pegunungan tengah bagian barat.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam rapat mengatakan, keputusan ini sudah dipertimbangkan secara matang demi masa depan putera/i dua Suku di Kabupaten Mimika yakni Amungme dan Kamoro sehingga kembali dibahas bersama untuk disepakati secara paripurna.

“Kita semua sepakat membentuk Provinsi Papua Tengah, namun budaya dan identitas kita jangan sampai hilang. Pilihannya hanya dua yakni kita tetap berada dalam wilayah adat Meepago atau kita kembali ke Bomberai yang adalah identitas kita,” kata Bupati Eltinus dalam memimpin rapat.

Bupati mengakui, jika Kabupaten Mimika tetap tergabung di Wilayah adat Meepago, maka konsekuensinya adalah Mimika akan tergusur secara politis dan berdampak pada pemberdayaan generasi Amungme dan Kamoro.

“Jangan sampai kedepan kita dikuasai oleh orang lain lagi, karena kita ini suku kecil, kalau gabung dengan meepago secara politik kita kalah,” ujar Eltinus

Eltinus mengakui bahwa pada 2019 lalu, Ia bersama tujuh Bupati di wilayah adat Meepago bersepakat membentuk Provinsi Papua Tengah dan Mimika sebagai Ibu Kota Provinsi.

Namun dalam perjalanannya, sejumlah daerah menarik diri diantaranya Biak, Waropen dan Serui.

Bupati Eltinus juga merasa berjuang sendiri dalam memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Ibu kota Provinsi Papua Tengah akan kita dapat jadi kita harus luruskan dulu status wilayah adat. Kalau kembali ke Bomberai maka kita undang Bupati Fak-fak dan Kaimana untuk membahas. Tidak akan menghambat pembentukan Provinsi Papua Tengah,” terangnya.

Dijelaskan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Kabupaten Mimika ternyata lebih diunggulkan ketimbang Kabupaten Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi nantinya.

“Semua administrasi pendukung sudah siap. Jika kita kembali ke Momberai maka kita tinggal undang Fak-fak dan Kaimana termasuk Nduga untuk buat persetujuan seperti dengan bupati-bupati Meepago dulu,” tandasnya.

Disamping itu, Wakil Bupati, Johannes Rettob menerangkan mengaskan bahwa Mimika merupakan bagian dari wilayah adat Bomberai dan bukan Meepago.

Ditekankan agar Pemerintah bersama DPRD dan lembaga adat bersatu dan berjuang bersama untuk perubahan Wilayah adat ini ke Provinsi agar dibuatkan dalam Perdasus.

“Semua sudah sepakat sehingga perubahan wilayah adat harus diperjuangkan. Kita bicara ini politik agar ke depan anak Amunge dan Kamoro harus menjadi pemimpin di tanah sendiri,” tegas Wabup Jhon.

Menurutnya, secara adat dan budaya Mimika berbeda dengan Meepago meski sama-sama mendiami tanah Papua.

“Selama ini kita jadi bagian dari Meepago tetapi budaya dan adat ini masih terus melekat yang mencirihkan kita sebagai orang Bomberai. Mimika masih punya tumang dan Noken di Fak-Fak yang belum kita ambil untuk saat ini. Kita tidak berpikir hari ini namun namun untuk anak cucu kita, Mimika kedepan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD setelah bertemu dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR Papua), Jumat (11/9/2020) Lalu mengatakan, Pemerintah akan memekarkan tiga Provinsi tambahan untuk mendampingi Papua dan Papua Barat.

Ke-tiga Provinsi tambahan itu adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

 

Reporter : AQM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *