Ratusan Warga Motung Pertanyakan Status Lahan Mereka Yang di kuasai BPODT

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Toba – Ratusan warga mendatangi Kantor Bupati Toba mempertanyakan dan meminta pemkab agar memberikan solusi atas 10 ha lahan adat, Sekaligus mempertanyakan status lahan mereka seluas 107 ha yang akan dikuasai oleh BPODT.

Warga Motung meminta BPODT agar tetap memperhatikan aspek hukum dan kearifan lokal adat budaya setempat, Agar pembangunan dilakukan setelah “clear and clean” soal status lahan. Sebab saat ini masalah lahan masih banyak pihak yang mengklaim kepemilikannya. “Kita minta pihak BPODT tidak bernegosiasi dan bekerjasama dengan orang yang tidak punya hak atas lahan” kata Parlindungan Manurung salah seorang koordinator pemilik lahan.

Kami minta agar BPDOT bersabar menunggu selesai semua proses hukum atas lahan dimaksud, Baru kemudian dilakukan pembangunan. Sebab jika nanti melakukan kerjasama terhadap pihak yang salah, pembangunan berpotensi cacad hukum. Maka sangat besar kerugian dana pembangunan diatas lahan tersebut. Jika biaya pembangunan dari anggaraan Pemerintah, bisa saja itu menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika menggunakan dana swasta akan berpotensi kerugian bagi para investor.

Kami Warga Motung sudah beberapa kali melakukan upaya hukum atas haknya mulai dari Pengadilan Negeri Tarutung tahun 1992. Upaya hukum tersebut sampai pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tahun 1999. “Lahan tersebut sebelumnya pernah secara resmi kita kontrakkan ke Perusahaan di Parmaksian” jelas Parlindungan.

Parlindungan Manurung juga meminta agar pembayaran santunan terhadap tanam tumbuh dilahan dapat dihitung ulang penaksiran harga tanaman. Dengan alasan bahwa ada jenis tanaman pohon keras yang sudah berusia tahunan dan bernilai tinggi.

Sekretaris daerah kabupatenToba Audi Murphy Sitorus dalam pertemuan antara warga Motung, Pemkab dan pihak BPODT mengatakan, pembangunan tetap terus berjalan, meskipun ada proses hukum tidak akan menghambat jalannya pembangunan.

Dikatakan Audy murpi, lahan itu adalah lahan kawasan kehutanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BPODT untuk dikelola. Jika masyarakat menang dalam gugatannya, akan dilakukan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran, ujar Murphy.

 

Pewarta : (Abdi.S)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *