Viralnya Pasar Muamalah, Anton Charliyan Ketua Dewan Pengurus Harian DPP Dai Kamtibmas Mabes Polri Angkat Bicara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, JABAR – Di negeri ini, alat tukar yang sah adalah Rupiah, lain tidak, demikian dikatakan Ustadz Fachrudin Sholeh, Wakil Ketua Umum DPP Dai Kamtibmas Mabes Polri saat ditanya terkait Pasar Muamalah yang digelar di Jl. Tanah Baru, Kota Depok, Tangerang dan beberapa tempat lainnya yang menggunakan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar dalam transaksi di pasar tersebut.

Lebih jauh Ki Santang Salaka Domas (Julukan Fachrusin Sholeh) menegaskan, perbuatan ini jelas melanggar hukum dan harus segera ditindak. “Prinsipnya, taati Allah, taati Rosulullah, taati Pemerintah dan Aturannya. Dalam ajaran Islam, haram hukumnya melakukan tindakan makar kepada pemerintahan yang sah” tegasnya sabtu 30 Januari 2021 di kediamannya di Pesona Khayangan Depok.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan terkecoh dan terpropokasi atas prilaku perorangan atau kelompok yang sengaja ingin merendahkan martabat hukum dan pemerintah, apalagi sampai menjurus kepada kerusuhan yang akhirnya akan merugikan masyarakat NKRI.

Senada dengan Ki Santang, Ketua Dewan Pengurus Harian DPP Dai Kamtibmas Mabes Polri Irjen (Pur) H. Anton Charliyan, MSi. memaparkan, sudah seharusnya kita menjaga NKRI beserta isinya. Isinya adalah, segala hukum yang berlaku, masyarakat, adat dan kultur budaya, sekaligus wibawa negeri ini.

Seperti yang terjadi pada pasar sariah yang mana transaksinya menggunakan mata uang lain dari Rupiah adalah hal yang salah dan jelas merupakan pelanggaran hukum serta upaya merendahkan wibawa negeri ini. “Jelas dalam Undang-Undang Mata Uang menegaskan, Rupiah adalah satu satunya alat pembayaran yang sah di negeri ini, itu harus dipatuhi” tegasnya

Anton Charliyan Apresiasi Penangkapan Transaksi jual beli usaha yang menggunakan mata uang Dinar dan Dirham dengan istilah Pasar Muamalah, di Pasar Baru Beji Depok pada tgl 03 Febuari oleh Bareskrim Polri,
karena Hal tersebut jelas Bertentangan dengan UU no 7 th 2011 tentang Mata uang pasal 23 (1) Bahwa Rupiah merupakan satu2nya alat Transaksi yang Syah di dalam Negri, artinya segala bentuk transaksi usaha di NKRI wajib menggunakan mata uang IDR (Indonesian Rupiah) Hal ini dikuatkan oleh Konsideran Bank Indonesia No: 17/3/PBI/2015. Kecuali beberapa bisnis yg menyangkut Valuta Asing, Pembayaran Utang Luar Negri, ataupun Hibah ke Luar Negri Bisa menggunakan mata uang asing sesuai Peruntukanya.

Hal tersebut diberlakukan untuk menjaga Stabilitas nilai Rupiah serta menjaga wibawa dan marwah rupiah sebagai Tuan di Negrinya Sendiri. “Bisa kita lihat di Bali sekalipun banyak Turis2 Asing membawa mata uangnya masing-masing, tetapi ketika melakukan Transaksi mereka membayar dengan Dolar atau mata uang asing lainya, Pasti tidak akan dilayani harus ditukarkan dulu dengan mata uang Rupiah. dan jika Melanggar bisa kena Sanksi Pidana hukuman 1 tahun kurungan serta denda 200 juta Rupiah.

Siapa lagi yang akan Bangga dengan Rupiah kalau bukan Bangsanya Sendiri. Sehingga bila ada yang transaksi di dalam negri selain menggunakan mata uang rupiah sama saja artinya dengan mencoba merusak stabilitas ekonomi negara, sekaligus melecehkan dan Menghina NKRI serta tidak Bangga dengan Bangsanya sendiri.

Semua orang-orang yang terlibat didalam transaksi bisnis tersebut harus dipertanyakan Sikap dan jiwa Nasionalismenya, Sepertinya Ada indikasi kearah lebih mencintai dan menghargai Budaya Negara Asing dari pada Budaya Bangsanya sendiri.

Dan Apabila hal ini dibiarkan jelas akan merusak dan meracuni bangsa dan generasi muda yang iedologinya masih hijau, Jadi dalam peristiwa sepertinya bukan hanya masalah ekonomi semata. untuk itu apabila masih ada ditempat lain agar Transaksi serupa segera di hentikan dan ditindak secara hukum dengan tegas.

Dimohon kepada seluruh aparat dan masyarakat segera melaporkan bila ada transaksi bisnis yang serupa dengan pasar Muamalah di Depok, Sekali lagi Apresiasi kepada Bareskrim Polri dan pesan untuk kita semua apapun juga kegiatan di dalam negri baik di sisi Ekonomi Sosial Budaya maupun Politik kita Harus jadi Tuan dirumah Sendiri, kita harus lebih Bangga dengan Ke Indonesiaan kita Jangan sampai malah kita lebih bangga dengan hal-hal yang Berbau Asing dari manapun juga itu datangnya. Viva Indonesia , NKRI tetap Jaya.” Imbuhnya

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *