Parah, Terpidana Kasus PETI ternyata belum pernah di Tahan di Rutan Kotamobagu

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, KOTAMOBAGU – Terpidana yang sudah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tingkat Pertama ( PN) Kotamobagu maupun pengadilan Tinggi (PT) manado, Berinisial GL Alias Gusri, nyatanya belum perna di tahan dirumah tahanan (Rutan) kotamobagu.

Hal ini terkuak dari keterangan salah satu Sipir rumah tahanan ( Penjaga Rutan ) Kotamobagu Pak Yuda Saat di ditemui Wartawan pada, Jumat (05/02/21) disela waktu piket Sore tadi.

Diungkapkan Yuda, Sampai hari ini belum perna pihak jaksa menyerahkan terpidana GL Alias Gusri ke rumah tahanan kotamobagu.

“Belum Perna pak Terpidana GL diserahkan atau di tahan disini,” beber Yuda.

Disinggung terkait beredarnya fhoto surat Asimilasi yang di posting salah satu akun bernama “intau lolayan”, yang diduga surat asimilasi itu dikeluarkan oleh lapas kelas III Rutan amurang sesuai yang tercantum dalam surat asimilasi tersebut dan apakah kemudian surat asimilasi itu diketahui oleh rutan kotamobagu? Yuda menjawab, Kami belum mengetahui surat asimilasi yang beredar di facebook tersebut pak. Sembari meminta wartawan bisa memperlihatkan photo surat asimilasi yang dimaksud.

Tambahnya, baiknya teman teman wartawan konfirmasi lagi ke Kasubsi Pelayanan terpidana rutan kotamobagu untuk kemudian bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut. Karena kepala rutan tidak ada.

Upaya konfirmasipun dilakukan oleh wartawan ke Kasubsi Pelayanan Terpidana Busen. Namun sayangnya konfirmasi tersebut belum di respon.

Memastikan hal itu, Wartawanpun berusaha mengkonfirmasi Kepala Pengamanan Rutan (KPR) kotamobagu Jhon Tumanken. Alhasil jawaban Jhon membenarkan bahwa terpidana GL Alias Gusri tidak perna ditahan di Rutan Kotamobagu.

Ditanya persoalan adanya photo surat asimilasi yang beredar di media sosial (Medsos). Jhon Tumanken mengatakan surat asimilasi itu bukan dikeluarkan oleh Rutan Kotamobagu. Tegas Jhon selaku Kepala Pengamanan Rutan kotamobagu.

Seraya mempertanyakan kok bisa perkaranya (TKP) dikotamobagu, Tapi surat asimilasi keluar di Lapas Amurang ?tutupnya mengakhiri konfirmasi.

Perlu di ketahui bahwa pemberian Asimilasi bagi narapidana yang sudah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, merujuk pada peraturan Menkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi untuk penanggulangan penyebaran Covid 19.

Dilansir dalam keterangan Pers melalui www.kemenkumham.go.id, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga mengungkapkan, bahwa hal ini merupakan upaya lanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), melalui pemberian Asimilasi dan Integrasi.

“Ditjen PAS terus berusaha mengakomodir seluruh hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terlebih di masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah dan berdampak luas terhadap semua segi kehidupan masyarakat,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (31/12).

Adapun diterbitkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini bukan tanpa alasan. Sebab, menurut Reynhard Silitonga, berkaca dari beberapa peristiwa yang terjadi setelah adanya pengeluaran narapidana dan anak di tengah pandemi COVID-19. Maka perlu dilakukan penyempurnaan.

“Kita sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak terkait kebijakan ini, namun tentu masih perlu penyempurnaan lagi. Sehingga apabila dilakukan pengeluaran narapidana dan anak, diharapkan dapat meminimalisir pengulangan pelanggaran dan tidak muncul keresahan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 terdapat beberapa poin penyempurnaan, diantaranya adalah terkait syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan secara online, yang akan terakomodir dalam Sistem Database Pemasyarakatan.

Asimilasi tidak akan diberikan kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Reynhard menyampaikan, bahwa narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak Asimilasi.

Ketentuan ini dikecualikan bagi narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun, yang tetap diberikan Asimilasi dan Integrasi sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Sementara itu, bagi narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus untuk memperoleh Asimilasi, PB, CMB, maupun CB, akan dicabut haknya. Kemudian diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berat, serta selama menjalani Asimilasi maupun Integrasi tidak dihitung menjalani pidana.

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini telah disosialisasikan kepada Lapas/LPKA/Rutan di seluruh Indonesia hari ini, Rabu (30/12), melalui sambungan teleconference zoom. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat membantu Lapas/LPKA/Rutan yang juga mengalami overcrowded, sehingga tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 di dalamnya.

Dirjen PAS Reynhard Silitonga juga menyampaikan terus menekankan seluruh proses layanan Asimilasi dan Integrasi tidak dipungut biaya apa pun.

“Mohon cermati dan laksanakan dengan betul-betul peraturan ini. Jangan sampai lakukan kesalahan,” ucapnya tegas.

 

Pewarta : Cr07

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *