Dahsyat, Dugaan KKN Walikota Langsa Cs Mulai Dilakukan Pemeriksaan di Kejati Aceh

  • Whatsapp
Teuku Indra Yoesdiansyah,SKM,SH - Ketua Umum LASKAR

MITRAPOL.com, Provinsi Aceh – Laporan Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) mengenai dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) beberapa waktu yang lalu di Kejati Aceh mulai di proses dan dilakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT. Pekola, Muhammad Zulfri dan mantan Kepala Dinas Pemuda & Olah Raga, Syafrizal, serta mantan Sekda Langsa Syahrul Thaib, semuanya diperiksa dengan status sebagai saksi hari ini,selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di ruangan Pidana Khusus (PIDSUS) Kejati Aceh.

Ketua Umum LASKAR, Teuku Indra Yoesdiansyah, SKM, SH memberikan apresiasi kepada Kejati Aceh dengan dimulainya pemeriksaan terkait laporan LASKAR atas dugaan terjadinya KKN dan penyimpangan aturan yang berlaku.” ujarnya.

Ketua Umum LASKAR menjelaskan jika laporannya itu sangat mempunyai dasar dan bukti-bukti serta dapat kita lihat berapa modal yang di kucurkan ke PT. PEKOLA oleh Pemko Langsa dan berapa income yang didapatkan oleh Pemko langsa selaku pemodal, dengan data yang kami dapatkan jika Pemko Langsa sebagai pemodal, cuma mendapatkan lebih kurang 15 persen per tahun, ini kan tidak masuk di akal, sebagai pemodal, Pemko Langsa seharusnya menerima lima puluh persen plus satu kalo tidak, mau berapa puluh tahun baru kembali uang modalnya, sedangkan kontrak dengan PT.PEKOLA cuma lima tahun, ini sangat aneh bin ajaib,” ungkapnya.

Ketum LASKAR meminta kepada pihak Kejati Aceh agar menyurati Yayasan LASKAR terkait perkembangan laporannya sudah sampai dimana saat ini agar kami dari LASKAR dapat mengetahui jika laporan kami sudah sampai dimana proses hukumnya.” ujar ketum LASKAR.

Indikasi pencucian uang yang dilakukan secara berjamaah mulai “tercium” sejak di ikutkannya penyertaan modal Pemko Langsa untuk PT. PEKOLA (BUMD) secara bertahap sehingga telah mencapai milyaran rupiah itu, akan tetapi hasil yang didapatkan untuk PAD Kota Langsa dari penyertaan modal tersebut tidak sesuai dan memenuhi syarat.” ucap Teuku Indra.

Masih ucap Ketua Umum LASKAR jika PEKOLA sebagai BUMD dan Dinas PUPR Kota Langsa, telah melakukan beberapa pekerjaan bangunan fisik dilahan hutan Kota yang dikelola oleh PEKOLA dengan cara di swakelolakan sehingga patut kami duga pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak melalui proses swakelola yang benar dan tidak sesuai aturan Perpres yang berlaku serta terindikasi terjadinya mark- up dan KKN sehingga di khawatirkan dapat menyebabkan kerugian uang Negara yang cukup besar,” ucap Ketum LASKAR.

Permasalahan tersebut sangat menarik perhatian masyarakat Aceh khususnya warga Kota Langsa yang menanti kepastian hukum terhadap hal tersebut,apakah hukum itu akan berlaku sama adilnya walau para pejabat aktif yang melakukannya,” ungkap Teuku Indra.

Ketum LASKAR mengatakan jika ia percaya dengan komitmen Kajati Aceh akan menuntaskan permasalahan ini tanpa memandang status sosial seseorang.” ujarnya.

Ketua Umum LASKAR berharap jika Pihak Kejati Aceh dapat segera memberikan rillies Pers terhadap perkembangan hal tersebut (pemanggilan Direktur PT. PEKOLA Cs), jangan sampai masyarakat Aceh ber-opini sendiri terkait hal tersebut,” ucapnya.

Ketum LASKAR siap mendukung kinerja Kejati Aceh dalam memberantas korupsi di bumi rencong ini, yang dapat merugikan Negara dan masyarakat nantinya,” ucap ketum LASKAR.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU tipikor, “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ungkap Ketua Umum LASKAR.
LASKAR akan terus mengawal permasalahan ini sampai tuntas ungkap Teuku Indra dengan nada serius.

Ketum LASKAR mengatakan jika akan terus mengawal laporannya sampai tuntas di “meja hijau” sehingga kebenaran akan terungkap ucapnya.

Ketum LASKAR berharap Kajati Aceh bersama teamnya benar-benar berkomitmen terhadap pemberantasan KKN agar Aceh keluar dari zona kemiskinan dan Aceh dapat menjadi contoh yang baik dalam melakukan penumpasan KKN di Negeri ini tutupnya.

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *