Giliran Agusman Sinaga didakwa KPK, terkait “Sogok” Anggota DPR-RI

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Agusman Sinaga (47), Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara didakwa dalam perkara pemberian “sogok” atau suap kepada anggota DPR-RI.

Penuntut Umum KPK Hendra Eka Saputra yang bersidang di ruang Cakra-2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (8/2/2021) mengatakan, peristiwanya berkisar Agustus 2017 hingga April 2018

Terdakwa Agusman Sinaga bersama-sama dengan H. Kharruddin Syah alias H.Buyung telah memberi sejumlah uang secara bertahap kepada Irgan Chairul Mahfiz, Puji Suhartono dan Yahya Purnomo.

Tujuan pemberian uang suap itu, agar usulan dana DAK TA 2917 dan 2018 dapat terealisasi sesuai dengan yang dimohonkan Pemkab Labura.

Semula, H.Buyung, Bupati Labura periode 2016-2021 mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan 2018 ke Kementerian Kesehatan.

Rencananya, anggaran itu digunakan untuk Pembangunan Lanjutan RSUD Aek Kanopan, serta untuk sektor pendidikan, pembangunan irigasi dan jalan di Kab. Labura.

Lalu, untuk menggolkan usulan DAK itu, terdakwa Agusman Sinaga serta Habibuddin Siregar minta bantuan kepada Irgan Chairul Mahfiz, anggota DPR-RI periode 2014 – 2019.

Kemudian terdakwa terhubung dengan Puji Suhartono dan Yaya Purnomo, aparatur negara Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Sesudahnya, terdakwa Agusman Sinaga dan Habibuddin Siregar melakukan negosiasi dengan Irgan Chairul Mahfiz, Puji Suhartono dan Yahya Purnomo di Jakarta.

Lantas muncul kesepakatan, apabila terealisasi DAK APBN-P 2017 dan 2018, maka pihak Irgan, Puji dan Yahya mendapat sukses fee sebesar 7 persen.

Lebih lanjut, DAK APBN-P TA 2017 yang diusulkan Pemkab Labura Rp 261 milyar, direalisasikan Rp 44,9 milyar.

Sedangkan DAK APBN-P TA 2018, Pemkab Labura mengusulkan sebesar Rp 504 milyar lebih, dan realisasinya untuk pembangunan Puskesmas Rp 1,8 milyar, dan Pembangunan Lanjutan RSUD Aek Kanopan Rp34.650.000.000.

Lantas, untuk memenuhi fee 7 bagi pihak yang mengurus DAK, saksi H.Buyung meminta kepada para kontraktor untuk membantu, dengan janji pekerjaan pada Lanjutan Pembangunan RSUD Aek Kanopan.

Nah, berdasarkan perintah H. Buyung, tedakwa memberi Irgan Chairul Mahfiz sebesar Rp 200juta, Puji Suhartono sebesar 242 dolar Singapura serta Yahya Purnomo sebesar Rp 400 juta.

Terdakwa diancam Pasal 5 ayat (1) huruf-a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

 

Pewarta : (ZH)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *