Ketua LSM SANRA DPW Banten Angkat Bicara Terkait BLT DD yang 1 bulan belum di terima Masyarakat Desa Sukajadi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, Rabu, 10/2/21.

Tim monev dalam hal ini dipimpin oleh Sekmat Kantor Camat Carita Kabupaten Pandeglang-Banten, Rizal secara langsung dilaksakananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa khususnya desa Sukajadi pada tanggal 6 januari 2021, yakni untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi, sekaligus time work/kerjasama perangkat desa untuk memaksimalkan terkait pelaksanaan laporan realisasi anggaran (LRA) dan penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang belum tepat waktu, baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dalam menunjang Rancangan Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDesa) khusunya di Desa , dengan sasaran mensejahterakan Masyarakat Desa yang sudah tertuang di RPJM maupun RKPDesa.

Informasi yang dapat dihimpun oleh Mitrapol.com dengan Sekmat Kecamatan carita untuk hasil monev untuk desa Sukajadi membenarkan adanya beberapa penemuan penggunaan anggaran yang belum dibereskan dan memberikan senjang waktu untuk membereskannya sampai tanggal 20 february 2021.

Ia,,ada berbagai hal yang belum dibereskan terkait anggaran DD ataupun ADD untuk desa Sukajadi,dan pas melakukan monev saya sudah menjelaskan akan segera dibereskan,paparnya.

Untuk Laporan ke inspektorat belum kami laporkan dan kami menunggu jika dipertanyakan oleh inspektorat.

Ditempat terpisah Royen siregar,selaku Ketua LSM SANRA (Sayap Amanah Nusantara) menanggapi terkait monev yang dilakukan oleh tim dari kecamatan Carita terkhusus untuk Sukajadi.

Dikatakannya,maksud dan tujuan pelaksanaan BLT-DD adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat.

Untuk BLT DD desa Sukajadi 1 bulan belum diserahkan kepada KPM yaitu untuk bulan desember tahun 2020 jelas belum diserahkan kepada KPM bagaimana dengan monevnya dan bagaimana dengan pengLPJannya,dan bisanya pihak monev kecamatan memberikan kesenjangan waktu untuk dibereskan,kan Lucu.” paparnya

Itukan uang Negara,dan sangat jelas anggaran BLT DD untuk masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat,dan yang ada 1 bulan belum tau dikemanakan oleh pihak desa,terus yang kangkangi aturan ini siapa,pihak desa atau pihak kecamatannya,kenapa tidak dilaporkan oleh pihak monev kepada pihak inspektoratnya.

Pada hal dengan adanya bantuan BLT DD ini, dapat meringankan beban warga terutama dalam masa pandemi Covid-19 dan dapat dipergunakan sebaik mungkin,apanya yang diringankan.uangnya belum tahu kemana perginya sedangkan anggaran DD tahun 2020 seluruhnya sudah dikucurkan.

Dengan seperti ini saya menduga adanya main mata antara pihak pengguna anggaran untuk desa Sukajadi dengan pihak monev kecamatan Carita,masa uang negara teruntuk BLT DD bisa ditunda dan ada kesenjangan waktu untuk pemberesan,kasihan masyarakatnya uang hanya Rp.300 ribu,cukup apa masyarakat dan itu juga uangya belum tau dikemanakan dulu.”tegas Royen

Jelas bahwa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.” imbuhnya.

 

Pewarta : Heru.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *