Saleh Hasan Kadir resmi dilantik jadi Wakil Ketua DPRD Nunukan gantikan H. Irwan Sabri

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Ketua Pengadilan Negeri Nunukan resmi melantik Saleh Hasan Kadir sebagai Wakil Ketua DPRD Nunukan menggantikan H. Irwan Sabri, Rabu (10/2/21) yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

Peresmian dam Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan sisa masa Jabatan Tahun 2019-2024 sesuai dengan surat keputusan Gubernur kalimantan Utara No:188.44/I.780/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 1 tahun 2021 tentang penetapan calon pimpinan Kabupaten Nunukan, sisa masa jabatan 2019-2024, menetapkan calon pimpinan DPRD Kabupaten Nunuka sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

Selain itu berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan cabang partai Demokrat no:348/SK/DPP.PD/X11/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang pergantian unsur pimpinan wakil ketua DPRD Kabupaten Nunukan dari praksi partai demokrat,sosa masa jabatan prieode 2019-2024.

Meresmikan pengangkatan saudara Saleh sebagai Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, sisa masa jabatan 2019/2024, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Dalam kesambutannya, Ketua DPRD Nunukan menyampaikan selamat kepada Saleh yang baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, semoga dapat bekerja sebaik-baiknya, dan kepada saudara HJ. Irwan Sabri kami menyampaikan ucapan terima kasih dan perhargaan yang setingi-tingginya atas kerja keras dan pegabdian yang saudara berikan selama menjabat sebagai wakil DPRD Kabupaten Nunukan.

Pelantikan wakil ketua merupakan upaya dalam memenuhi kelengkapan jabatan unsur pimpinan DPRD,sebagai momen yang bersejarah ini unsur pimpinan DPRD beserta anggota DPRD dapat bekerja sama dan salibg mengisi untuk tercapainya kesesajteraan masyarat,lanjut ketua DPRD bajwa kita sebagai lembaga perwakilan rakyat telah memutuskan terjun ke dunia politik dengan komitmen yang kuat untuk melayani rakyat

Fungsi anggota DPRD yaitu fungsi anggaran,fungsi pemberaturan daerah dan pengawasan.

Dalam skala nasional ketiga fungsi ini adalah hal yang paling urgen untuk dijadikan dalam evakuasi atas anggota DPRD hal ini menjadi lumbra karena kita berasal dari sebuah proses panjang dalam demokrasi sedikit banyak menunutun,menuntut kita untuk menjadi wakil rakyat yang berkedudukan unsur penyelanggara pemerintahan sebagai mana siamanatkan dalam Pasal No 148 Undang Undang No 22 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lanjut Ketua DPRD bahwa masih banyak program yang belum kita laksanakan oleh DPRD selaku wakil rakyat, saya berharap agar DPRD pemerintah daerah saling bekerja sama dan besinergis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

 

 

Pewarta : Yuspal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *