Aktivis SIGMA, Doris: Fakta Integritas Pemasok BPNT Dinilai Sebatas Seremonial, tak jelas sanksinya

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Menyoal masih banyaknya perusahaan pemasok sembako nakal yang menyalurkan komoditi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tidak berkualitas, menyulut aktivis Solidaritas Gerakan Masyarakat (SIGMA) angkat bicara.

Kepada Awak Media Doris salah satu aktivis SIGMA, menuding kegaduhan BPNT di Kabupaten Pandeglang, tidak lepas dari dugaab campur tangannya Pemerintah Daerah Pandeglang, dalam hal ini Dinas Sosial dan Tim Koordinasi Kabupaten (Timkorkab) program yang seakan mewajibkan pihak pengusaha pemasok sembako untuk menandatangani fakta integritas yang dilaksanakan di Hotel S Rizki Kota Pandeglang.

“Fakta integritas menjadi salah satu awal mula terjadinya kekacauan dan kegaduhan program BPNT ini,” jelas Doris

Dijelaskannya, karena fakta integritas ujungnya hanya memberi peluang pengusaha mendapatkan Purchase Order (PO) dari E Warong.

“Akibatnya banyak pengusaha yang keliling mencari PO dengan cara penekanan kepada Agen/E Warong, seolah mereka sudah terlegitimasi, padahal tidak sedikit perusahaan pemasok yang latar belakangnya bukan usaha dibidang sembako melainkan dibidang kontruksi, “kata Doris

Doris menyesalkan terhadap timkoor dan dinas sosial yang mengharuskan pengusaha menandatangani fakta integritas, namun tidak memberikan sanksi jelas kepada perusahaan yang diduga mengabaikan fakta integritas itu sendiri.

“Pengusaha pemasok sembako BPNT sepertinya menilai fakta integritas tersebut tak ubahnya sebuah seremonial belaka, karena faktanya mereka tetap saja melakukan pengiriman komoditi kepada agen dengan tidak sesuai prinsip 6 T, jadi fakta integritas itu sama sekali tidak ada pengaruhnya membuat program berjalan optimal. Pertanyaannya apakah mereka tidak faham arti dari fakta intregritas ?,” cetusnya

Padahal jelas Doris, fakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Tolong pihak terkait cepat black list pemasok baik, PT atau CV yang tidak mumpuni dibidang sembako, terlebih menyalurkan komoditi dengan tidak berkualitas, dan tidak berpedoman terhadap prinsip 6 T, karena hal ini dapat merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), apalagi hampir kebanyakan penyuplai menjual komoditi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga pasar,” pinta Doris

 

Pewarta : Heru Mp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *