Terendus adanya keganjilan, DPP LPRI sayangkan Proyek Penanganan Longsor Bukit Putus

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Ketua DPP LPRI Sarifuddin tahir SE.,ST.,MM, mendukung atas pelaporan DPP LPRI Provinsi Sumatra Barat kepada Menteri PUPR RI, Cq Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR terkait adanya beberapa keganjilan dalam pelaksanaan proyek tahun 2019-2020 yang ada distaker PJN 11 BPJN 111 Provinsi Sumatera barat

“Pengaduan tersebut terkait dikarenakan pengerjaan pelaksanaan pembangunan dimana ada dugaan fisiknya tidak jelas,” ujarnya bung Syarif

Dari temuan dilapangan diketahui tidak sesuai dan meragukan dalam pengerjaannya juga tidak sesuai yang disampaikan sehingga terkesan pemasangan asal asal juga menjadi terbengkalai tanpa ada penyelesaian yang tuntas bahkan berpotensi menimbulkan banyaknya pelanggaran untuk melakukan penyimpangan,dan mengarah akan terjadinya kerugian keuangan negara. kalau tanpa ada nya perhitungan matang, jelasnya.

Bung Syarif panggilan akrabnya kembali mengatakan,”Dirinya berharap kejadian semua ini dapat menjadikan pembelajaran juga mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik,trasparan dan profesional dan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan,pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan ,menuju Indonesia sejahtera.”

Proyek ini yang menikmati masyarakat di daerah ,jadi kalau pengerjaan proyek tidak di selesaikan dengan baik,maka masyarakat juga di rugikan dan nanti proyek ini rusak maka kasihan masyarakat,ini dana APBN uang hasil pajak dari rakyat,kami mohon mentri pupr dan dirjend bina marga harus harus memanggil kepala balai jln wilayah sumatra dan ppk serta perusahan PT. FALILI GROUP UTAMA,untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka kerjakan,jangan sampai kasus ini di diamkan oleh petinggi pupr.

Kami selaku LEMBAGA INDEPENDEN yang bertugas mengawasi semua kegiatan pemerintahan baik yang mengunakan dana APBN mau pun dana APBD semua kami awasi sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah sebagai mitra kerja kami.

Jangan sampai Kepala Balai, PPK mau pun panitia proyek asal-asalan saja dalam memenangkan perusahan di daerah.dan sarang kami kepada mentri pupr agar pemenang proyek jangan lagi yang terendah yang di menangkan, kalau terendah yang di menangkan,maka kwalitas proyek di lapangan tidak terjamin dan kerjaan menjadi tidak berkwalitas.

Dan untuk di ketahui hasil pemantau LPRI di semua paket yang di pegang oleh balai2 bina marga,balai SDA semua banyak melakukan sogok2 atau menerima uang dari perusahan2 yang ingin di menangkan,tidak ada lagi murni dalam pelelangan proyek dan ada juga titipan2 dari penegak hukum di setiap daerah,ini yang harus di evaluasi lagi oleh kementrian pupr.kita harus pegang teguh niat baik bpk presiden yang ingin membangun bangsa ini agar lebih berkualitas proyek2 yang di kerjakan untuk kepentingan rakyat dan masyarakat,jangan sampai selesai proyek tapi setahun sudah rusak kembali..kasihan uang yang di pungut dari pajak rakyat di salah gunakan oleh orang2 yang tidak bertanggung jawab.ujar bung syarif.

Saya selaku ketua umum DPP LPRI memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi pengurus LPRI di daerah yang bisa membongkar praktek-praktek kotor dalam lelang proyek di daerah dan penemuan pekerjaan proyek yang tidak benar di lapangan, ini tugas kita LPRI sebagai lembaga pengawasa, tugas kita mengawasi semua pemangku kebijakan di negeri ini, jangan sampai uang negara yang di ambil dari pajak2 di masyarakat di salah gunakan,pantau terus seluruh pengurus LPRI di seluruh Indonesia,pengunaan DANA DESA, proyek APBN/APBD, Dana hibah, apa bisa ada yang menewengkan atau di salah gunakan, segera lapor ke pihak2 berwajib dan ke DPP LPRI, akan kita tindak tegas, Pungkas Bung Syarif.

 

 

Pewarta : Desy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *