DPP LPRI kecewa atas kejanggalan Kebijakan yang sia sia

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – DPP LPRI angkat bicara dan memberikan apresiasi atas ketegasan anggota DPR RI komisi VII dan Kementerian SDM, terkait program kinerja pemeritahan yang dinilai sangat merugikan rakyat.

Dana sebesar 287 Miliar, hanya untuk membuat kebijakan, study banding, dan rekomodasi oleh kementerian ESDM yang tidak ada gunanya.

“Oleh karena itu salah satu peserta rapat komisi DPR-RI, setelah tau adanya beberapa kejanggalan atas kebijakan kinerja mengenai anggaran kementrian ESDM, maka dengan suara lantang dan raut wajah sangat kecewa begitu mengetahui mengungkap kebenaran ditengah rapat kerja yang ia temukan, sungguh ini yang sangat dinanti rakyat dimana para petinggi yang mampu bisa mengungkapkan kebenaran dengan bukti yang ada, dan berani ucap dan ungkap.ini boleh diacungkan jempol,”ujar Syarifuddin tahir pada Jumat, (12 /2/2021) di jakarta dikediamannya bersama mitrapol

Ditambahkannya, Dalam suasana ekonomi negara yang sedang menurun,seharusnya kementerian ESDM jangan menghamburkan uang untuk kerja yang tidak jelas,” Ujar Syarifuddin Tahir.

Harusnya kementerian ESDM berfungsi dan berperan tepat dalam kinerja kerja yang berkwalitas ,berakhlak yang bisa megangkat citra yang lebih baik dari sebelumnya,” tegas bung Syarif putra anak bangsa asal flores

Dalam permasalahan ini, dirinya berharap tata kelola didalam tubuh pemerintahan segera dibenahi untuk program kerja yang lebih profesional,trasparan dan bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya kerugian negara dari pengelolaan yang tidak benar,karna dalam hal ini kalau dibiarkan dan tidak dibenahi maka akan berbahaya,” ujar bung syarif

seharusnya penguatan sistiem haruslah semakin baik lagi untuk meningkatkan kwalitas kerja, harapnya pemerintah harus meningkatkan mutu pengawasan sekaligus diharapkan kementrian ESDM menjalankan peran aparat pengawasan intern pemerintah secara berkesinambungan juga perbaikan kebijakan menuju perubahan yang lebih baik dimana dari kejadian kecolongan kedisiplinan tidak terulang kembali dipemerintahan,namun upaya menuju perubahan yang lebih baik bukanlah hal yang mudah yang instan butuh proses

dari itu menejemen pelayanan terhadap publik sangat berkaitan dengan pengembanan panggilan tugas anak bangsa dan demi kelancaran pelaksanaan kewenangan profesi sesuai dengan mekanisme kerja yang bertanggung jawab dalam kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi nya menuju pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya,” tutupnya

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *