Stop Karhutla, Kapolres Babar Ingatkan Ancaman dan Dampak Membakar Hutan dan Lahan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Babar – Terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Bangka Barat, langsung direspon cepat Oleh Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansah, SIK, yang menegaskan akan sanksi serta dampak dari Membakar Hutan dan Lahan (Karhutla). Untuk itu, dihimbau masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan.

“Dengan ini kami menghimbau kepada masyarakat, seluruh kalangan dan dimanapun, agar menghentikan aktivitas pembakaran, baik itu lahan terkhusus hutan,” ujar Kapolres Bangka Barat. Minggu (14/2/2021).

Kapolres Bangka Barat juga menjelaskan, dampak dari pembakaran lahan tersebut akan menyebabkan kebakaran ke wilayah lainnya, terutama lahan yang berada tidak jauh dari hutan, juga dari kebakaran hutan, akan memicu masalah hingga ketingkat internasional, mengingat pemerintah telah menetapkan aturan dan sanksi bagi yang membakar hutan, apalagi membakar lahan yang akan berdampak pada kebakaran hutan. Karena, pemerintah meminta masyarakat bersama melindungi hutan, yang saat ini sudah berkurang.

“Kemarau yang cukup panjang berdampak pada mengeringnya lahan, semak belukar dan hutan. Sehingga, sangat mudah terbakar, jika tersulut api. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, yang berakibat rusaknya ekosistem hutan dan alam, serta polusi udara berupa asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut,” ungkapnya.

Kapolres Bangka Barat Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan melakukan aktivitas pembakaran, meskipun itu hanya membakar sampah yang bisa jadi menjalar ke tempat lain, seperti rerumputan dan lahan yang mengering.

“Mari kita jaga kelestarian hutan dan lahan, dengan tidak membakarnya untuk menghindari terjadinya, kerusakan hutan dan lahan. Sehingga, menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan. Apabila ada oknum masyarakat, yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, akan diancam pidana dengan hukuman maksimal 15 tahun,” tandasnya.

Regulasi yang akan menjerat bagi pelaku Karhutla tertangkap tangan dan terbukti, akan diproses dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Selanjutnya, Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Terkahir, Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2009, tentang Perkebunan.

 

 

Pewarta : Teblyandi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *