Gabungan Aktivis mahasiswa Pamdeglang dan LSM Gempita DPD Pandeglang soroti carut marut program BPNT/BSP

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Melihat carut marutnya program Kemensos, “Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) – Bantuan Sosial Pangan (BSP) dikabupaten Pandeglang yang terkesan tak kunjung berahir membuat tanggapan dari berbagai aiktivis yang ada di Pandeglang dan meminta tindakan tegas dari Dinas sosial kabuapten Pandeglang.

Salah satu Ketua dari gabungan Aktivis dan juga aliansi mahasiswa juga pemuda Pandeglang, “Ahmad munirudin, Ketua bidang partisipasi pembangunan daerah (PPD). HMI cabang Pandeglang angkat bicara untuk keseriusan dalam permasalahan program kemensos terkait BPNT.

Ahmad munirudin kepada awak media memafarkan “Kami melihat banyak yang harus kita sikapi tentang program pemerintah terkait BPNT ini,Bukan Hanya dari Kuantitas, maupun Kualitas Komoditi yang di salurkan Oleh Suplayer-Suplayer yang terlibat diduga ada yang tidak seportif,” ungkapnya.

Ditambahkannya,Terkait banyaknya data penerima BPNT/BSP yang ganda dan masyarakat yang memang layak untuk menerima bantuan sesuai dengan aturan Pedum yang berlaku.

“Untuk permasalahan itu semua kami meminta dan menegaskan agar Kepala Dinas sosial tegas terhadap TKSK sekabupaten pandeglang untuk bisa menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan segara melakukan revisi kembali agar tidak terjadi data ganda,” tambahnya

Apabila dengan jangaka waktu 7 × 24 jam kedepan tidak ada ketegasan dari pihak Terkait maka kami HMI cabang Pandeglang dan lembaga lainnya akan turun aksi demonstrasi besar besaran,” tegas Ahmad.

Entis Sumantri selaku bidang Hukum & HAM HMI cabang Pandeglang menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh beberapa perusahaan sangat tidak rasional di dengar.Kami Sebagai Agent Sosial Control akan turun aksi menyikapi perusahaan atau suplayer yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

” Harusnya Perusahaan atau suplayer BPNT /BSP memberikan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat sebagai keluarga Penerima Manfaat (KPM), agar membantu Ekonomi dan Giji apalagi dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini.paparnya.

Harapan kami juga tidak keluar dari PEDUM BSP serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.tambahnya.

Jangan sampai mencedrai Fakta Integritas Program Sembako 2021 Yang Di Sepakati Oleh seluruh Suplayer BPNT/ BSP, yang dimana suplayer harus menjaga prinsip 6T.

Jangan ada lagi retur retur barang atau sortir barang di agent saat penyaluran sembako, karna setiap sembako yang sudah siap di bagikan harus tepat waktu, berkualitas dan tepat kuantitasnya jangan ada lagi cerita-cerita kurang timbangan yang sering terjadi ada program sembako, Timkor harus lebih memperhatikan wilayah yang rentan bermasalah seperti di kec.Picung, Cikedal, Cimanuk, Carita dan kecamatan lain,” jelasnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah Pimpinan Daerah Generasi Muda Peduli Tanah Air (LSM DPD GEMPITA), yang ikut mrnyoroti tentang program BPNT/BSP ini menjelaskan, jika sebetulnya pihaknya tidak memiliki kepentingan lain selain membela hak para KPM yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Menyikapi BPNT, kami hanya membela hak para KPM, sebab mereka hanya masyarakat biasa dan takmengerti apa- apa, jadi keluguan mereka jangan di jadikan ajang,” ungkap Erde selaku Sekretaris Daerah DPD Gempita ke Mitrapol.com. Sabtu, 20/2/21.

M. Yaya selaku ketua DPD Gempita menambahkan akan adakan aksi gabungan dari berbagai Lembaga yang peduli akan kepentingan KPM secara besar besaran, jika permasalahan ini di larut larut ataupun seakan tutup mata dari dinas terkait.

” Kami sudah sepakat dengan para unsur Pimpinan kami dan bagian bidangnya, jika tidak segera di ambil langkah oleh Dinas terkait, untuk carut marut ini ,Kami akan Turun ke jalan, bersama sebagian Penerima Manfaat BPNT yang ada,” tegasnya.

Yaya juga menegaskan lebih tajam lagi, jika memang kepentingan masyarakat yang di kedepankan,” tolong bu!! saya hanya minta segera bereskan pendataanya, dan jangan bikin bingung KPM sebab mereka tidak mengerti apa apa,” imbuh Yaya.

 

Pewarta : R. Siregar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *