Sekdaprov Lampung jelaskan Pergub Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN Tahun 2021

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bandar Lampung РSekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto memberikan keterangan terkait Tambahan  Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2021 di Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/02).

Dalam keterangannya,Fahrizal Darminto mengatakan,bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung tersebut telah sesuai aturan berdasarkan Pergub.

“Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021, tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,yang telah disetujui oleh Kemendagri melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900/933/KEUDA tanggal 5 Februari 2021 perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Ditambahkan Fahrizal bahwa, besaran Penghasilan tertera dalam pergub merupakan angka tertinggi.Dimana nilai pembayaran sebenarnya akan berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja ASN, yang dihitung/kontrol dari keuangan daerah.

“Penilaiannya sesuai kehadiran dan kinerja, berdasarkan Anggaran Daerah.Apabila tidak ada anggaran, tidak akan dibayarkan,” ungkap Fahrizal.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Marindo menyatakan, TPP sudah sesuai dengan pedoman sesuai putusan Mendagri, KPK, dan regulasi yang berlaku.

Marindo juga menjelaskan,besaran nilai TPP tahun 2021 sama dengan TPP tahun 2020.Ada sedikit kenaikan di sektor sekretariat daerah dan OPD yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19.

Alokasi besaran TPP TA 2021 bagi Pemprov Lampung termasuk didalamnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah telah dianggarkan pada APBD.Provinsi Lampung yang telah melalui proses kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Lampung terhadap APBD TA 2021 serta dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri kemudian kembali ditetapkan oleh DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Sudah sesuai dengan arahan Mendagri, dan sudah disetujui. tapi walaupun keputusannya sudah berlaku dari bulan januari, sampai saat ini belum ada TPP yang dibayarkan,” tutup Marindo.

 

 

Pewarta : MM/red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *