Hamid Rahayaan : Miras dapat memicu gangguan Kamtibmas. Tolak izin investasi Miras

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terhadap pemberian izin investasi minuman keras (miras) pada sejumlah daerah dinilai sebagai bentuk ketidak adilan. Hal ini dikatakan oleh Abdul Hamid Rahayaan selaku penasihat pribadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.

Hamid bahkan menyebut pengesahan legalitas minuman haram di beberapa wilayah itu dapat melecehkan Suku dan Budaya yang selama ini dijaga dan dirawat pada daerah-daerah setempat.

“Kita semua tahu bahwa miras dan sejenisnya itu dikonsumsi oleh mereka yang dinilai kurang baik secara moral dan mental. Karena bahaya miras selain merusak mental manusia juga nenjadi pemicu utama gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” kata Hamid kepada MITRAPOL, Selasa, (2/3).

Ia menjelaskan, dengan pengesahan legalitas minuman beralkohol bagi sejumlah daerah melahirkan stigma buruk bagi daerah-daerah tersebut.

“Presiden Jokowi telah menetapkan daerah dengan budaya baik dan buruk pada bangsa ini. Melalui legalitas investasi miras, banyak yang menilai adat dan budaya sebagian daerah identik dengan mabuk-mabukkan. Sementara di daerah tertentu dianggap suci sehingga miras tidak dilegalkan,” ujarnya.

Atas keputusan itu, Ia berpandangan bahwa Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara telah menciderai kebersamaan antar sesama anak bangsa.

Olehnya itu, secara tegas Ia menolak keputusan tersebut dan meminta kepada Presiden Jokowi agar segera mencabut keputusan izin investasi miras pada sejumlah wilayah di Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah lewat Presiden Republik Indonesian telah memberikan izin untuk investasi miras di sejumlah wilayah Indonesia.

Hal itu menuai perbincangan hangat di tengah masyarakat termasuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) KH Said Aqil Siroj yang secara tegas menolak dengan alasan selain miras haram juga lebih banyak menimbulkan mudharat.

Meski demikian, keputusan Presiden Jokowi terhadap pemberian izin investasi miras ini telah diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021 itu mengatur tata cara investasi di Indonesia. Salah satu jenis usaha yang diatur adalah investasi minuman beralkohol di beberapa wilayah diantaranya ; Papua, NTT, Bali, dan Sulut. Perpres itu juga membuka peluang investasi serupa di daerah lain.

Berikut aturan penjualan minuman keras dari Perpres Nomor 10 tahun 2021, Minggu (28/2/2021):

1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol

2. Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol: anggur.

3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt

4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol.

5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol.

 

Reporter : AQM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *