Viral video kerumunan sambut Presiden, Anton Charliyan : Jadikan bahan evaluasi supaya tidak terulang kembali

  • Whatsapp
Irjen Pol (Purn) Dr. H.Anton Charliyan

MITRAPOL.com, Tasikmalaya Jawa Barat – Soal kerumunan masyarakat di Maumere saat menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo memang tidak dapat dikatakan baik dari sisi pelanggaran protokol kesehatan, namun, kejadian tersebut di luar dugaan presiden.

Ya, tentunya kita harus mengakui juga bahwa keinginan masyarakat Maumere untuk bisa melihat Presiden Jokowi secara langsung sulit dibendung. Sungguh sulit membendung keinginan rakyat untuk dapat melihat secara langsung presidennya, sampai-sampai mereka melanggar disiplin prokes.

Hal tersebut disampaikan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol (Purn) Dr. H.Anton Charliyan, MPKN, Senin (1/3/2021) terkait viralnya video kerumunan warga di Maumere saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi yang menimbulkan banyak protes dari berbagai kalangan.

Lanjut Abah Anton panggilan akrab Irjen Pol (Purn) Dr. H.Anton Charliyan,”Ketika pertama kali melihat kiriman video kerumunan warga di Maumere saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi yang sejatinya hendak meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, saya sudah memprediksi bakal menimbulkan perbincangan publik di negeri ini, terkait dengan prokes pandemi Covid 19,” bebernya.

Bahkan video yang viral tersebut bagi mereka yang punya kepentingan akan “menggoreng-gorengnya” sedemikian rupa untuk kemudian menyerang pemerintahan Jokowi dengan berbagai argumentasinya. Karena itu, kritik terhadap Presiden Joko Widodo pasca kunjungannya ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur ( NTT), terus mengalir.

Publik protes karena kunjungan Jokowi pada Selasa (23/2/2021) itu memicu kerumunan warga. Padahal, hingga saat ini pandemi Covid-19 belum usai, baik Presiden maupun jajarannya juga kerap mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan seperti mencegah timbulnya keramaian.

Dengan kejadian ini, kata Abah Anton, dirinya sudah memprediksi ini akan menimbulkan perbincangan publik di negeri ini. Kritik tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga epidemiolog dan anggota DPR.

Para pihak khawatir keramaian ini memicu penularan virus corona, bahkan bagi mereka yang punya kepentingan akan “menggoreng-gorengnya” sedemikian rupa untuk kemudian menyerang pemerintahan Jokowi dengan berbagai argumentasinya, dan terbukti adanya laporan masyarakat kepada Polri meski kemudian Bareskrim Polri menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere.

Secara politik, kejadian ini tidak perlu digoreng-goreng, apalagi dipakai sebagai senjata untuk menyerang pemerintah dan Presiden Jokowi. Sebab, kerumunan yang terjadi murni kehendak masyarakat. “Tidak perlu digoreng, karena itu keinginan tulus rakyat,” ujar mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.

Ketika ditanya alasan mengapa Bareskrim Polri menolak laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan (KMAK) terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, Anton Charliyan menjelaskan bahwa kerumunan warga di Maumere yang terjadi saat Presiden Joko Widodo melintas tidak ada basis yang elementer adanya peristiwa pidana.

“Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan. Karena itu wajar Polri menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere,” jelasnya.

“Dalam masa pandemi Covid-19, kerumunan itu tentu berpotensi menularkan virus Corona, kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa atas kejadian tersebut, saya hanya meminta peristiwa itu dijadikan bahan evaluasi supaya tidak terulang kembali,” pungkas Irjen Pol (Purn) Dr. H.Anton Charliyan.

 

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *