Korupsi DD dan ADD, Kades Pasar Bantahan divonis 4 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Fajar Siddik RKT (37), Kepala Desa Pasar Batahan Kec. Batahan Kab. Madina, divonis 4 tahun penjara, karena terbukti bersalah korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 413.220.466,59,-

Majelis Hakim Tipikor diketuai Immanuel Tarigan yang bersidang virtual di ruang Cakra-8 PN Medan, Senin (1/3/2021), juga menghukum terdakwa dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Bahkan, terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 413.220.466,59 subsider satu tahun 6 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, terdakwa Fajar Siddik diyakini bersalah menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala desa dan Pengguna Anggaran (PA).

Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana  diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan JPU Adlina dari Kejari Madina yang menuntut terdakwa dengan pidana 5 tahun penjara.

Selain itu,  terdakwa juga dituntut denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, dan wajib mengganti kerugian negara Rp 413.220.466.59, subsider 2 tahun 6 bulan kurungan.

Disebutkan, Desa Pasar Bantahan, Kec. Bantahan, Kab.Madina, Sumatera Utara TA 2016 menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp.604.381.958, yang bersumber dari APBN .

Kemudian, mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.78.000.000, yang bersumber dari APBD, sehingga total pendapatan Desa Pasar Bantahan sebesar Rp.682.381.958,

Selanjutnya, Nopember 2016, tim pelaksana kegiatan pembangunan gedung TPA (Taman Pendidikan Alquran) dan bangunan pelengkapnya.

Kacaunya, Gedung TPA tidak selesai dikerjakan. Terdakwa Fajar Siddik selaku PA tidak menyiapkan bahan-bahan untuk pembangunan, sehingga pembangunan terbengkalai, padahal anggaran  telah ditarik terdakwa 100 persen.

Laporan Hasil Pemeriksaan  Ahli Fisik dari Fakultas Tekhnik Sipil USU menyebutkan, adanya kelebihan bayar pada pembangunan Gedung TPA sebesar Rp. 215.518.584,08.

Hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakuan BPKP perwakilan Sumatera Utara ditemukan kerugian negara sebesar Rp 413.220.466,59.

 

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *