Sidang Istimewa MPR dan luruskan Kiblat Bangsa

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Gerakan Selamatkan NKRI seruan aksi jilid 2 akan kembali melakukan aksi pada Jumat (12/3/2021) yang akan datang.

Ketua Majelis pimpinan pusat, Anhar Tanjung mengatakan,”Aksi akan dilaksanakan di Istana Negara, sebagai sikap gerakan Selamatkan NKRI.”

Dalam bincang-bincang dengan mitrapol Anhar Tanjung Selasa,(9/3/2021) diJakarta mengatakan bahwa periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi tahun 2021 ini adalah merupakan tahun bersejarah bagi perjalanan konstitusi Republik Indonesia karena tahun ini merupakan tahun Kemenangan bagi kaum Pribumi dan tentunya Pribumi untuk Bangkit dan sejahtera, Insya Allah Sidang Istimewa tahun 2021 atas permintaan ribuan bahkan jutaan Rakyat Indonesia akan segera diagendakan oleh DPR/MPR RI. Gerakan Selamatkan NKRI merupakan gerakan moral atas keprihatinan melihat kondisi kebangsaan semakin tidak jelas arah kiblat nya.

Kami berpandangan Indonesia merupakan negara yang berasaskan kepada Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan tercantum dalam batang tubuh UUD 1945, kini sudah mulai pudar dikarenakan kerakusan para elit politik dinegeri ini dan ditambah dengan Kehancuran eksistensi nilai-nilai budaya jauh lebih parah lagi. Semangat kolektivisme, yang menjadi ciri bangsa kita sejak dulu, telah hancur digerus oleh konsumerisme dan semangat mementingan diri sendiri para elit politik. Kecintaan kepada negeri dan rakyat sudah berganti menjadi pemujaan terhadap kapitalis,”tandasnya

Anhar tanjung menuturkan,” Amandemen UUD 1945 salah kaprah. Para pejabat dan politisi pada saat itu mengamendemen UUD untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesi tapi kenyataan berkata lain, ekonomi terpuruk akibat kiblat ekonomi yang tak jelas, hukum makin tajam kebawah tumpul keatas, politik makin gaduh, rakyat miskin bertambah, pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana, serta harga-harga kebutuhan pangan dan non pangan yang terus naik meroket dan tidak stabil. Belum lagi ditambah aparat kepolisian yang sangat progresif dalam menangani massa aksi dengan alasan COVID-19.

Kami berpandangan pemerintah terkesan kurang memperhatikan kepentingan rakyat namun cepat tanggap jika dengan korporat kapitalis. Buktinya, UU Omnibus law sudah di ketuk Palu oleh DPR RI mudah direvisi bahkan dilanggar untuk kepentingan para kapitalis, Model pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya nasional pun berorientasi keluar (asing). Tujuan kegiatan ekonomi adalah keuntungan bagi usaha perseorangan bukan lagi kemakmuran rakyat. Hal inipun dibuktikan dengan adanya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang investasi miras, RUU UU BPIP/HIP. masih banyak lagi kasus – kasus lain.

Kesimpulan sementara peraturan dan UU yang dibuat oleh para penguasa dan elit politik bukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat kecil melainkan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu yang berada dilingkaran mereka para pemangku kebijakan.

Maka dari itu kita harus mendesak MPR RI agar segera mengadakan Sidang Istimewa kembali ke UUD 1945 Asli, dengan kembalinya ke UUD 1945 asli maka semua permasalahan mengenai ketimpangan hukum di negeri ini pasti akan selesai,”ujarnya

Oleh karena nya kami mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk hadir di depan Gedung DPR/MPR RI pada hari Jum’at 12 maret 2021 untuk Menuntut Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2021 dengan tuntutan utama Menetapkan Kembali UUD 1945 ASLI dan GBHN.

Adapun tuntutan kami dari Gerakan Selamatkan NKRI :
1. Mendesak DPR /MPR RI untuk segera Melaksanakan Sidang Istimewa
2. Mendesak DPR/MPR RI untuk mencabut Mandat Jokowi
3. Tuntaskan 6 Laskar FPI
4. Bebaskan Aktivis dan Ulama

Diakhir bincang- bincangnya dengan mitrapol siang ini.

 

 

Pewarta : Desy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *