LPLA Laporkan BP2JK Aceh Ke Inspektorat Kementerian PUPR

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, ProvAceh – Diduga ada persekongkolan dalam penetapan pemenang proyek Jalan Geumpang-PameuSeksi III, Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) laporkan BP2JK Aceh ke Inspektorat Kementerian PUPR Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Nasruddin Bahar selaku Koordinator Lembaga Pemantau Lelang LPLA kepada awak media MITRAPOL.com, Selasa 9 Maret 2021.

Nasruddin Bahar menyampaikan, penetapan pemenang tender pada paket pembangunan Jalan Geumpang-Pameu Seksi III dinilai Cacat Hukum.

Menurut Nasruddin Bahar, ada beberapa poin alasan mengapa proyek jalan Geumpang-Pameu Seksi III tersebut cacat hukum.

Sehubungan dengan pengumuman pemenang tender pembangunan Jalan Geumpang-Pameu seksi III Pemprov Aceh yang diumumkan melalui Portal https://lpse.pu.go.id dengan nilai HPS Rp. 61.488.000.000.,

“Pertama, paket tersebut dimenangkan oleh PT. Sentra Multikarya Infrastruktur dengan nilai penawaran Rp.44.685.528.000,” ujar Nasruddin Bahar.

Kedua, masih menurut Nasruddin Bahar, sebagaimana, PT. Sentra Multikarya Infrastruktur tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi.

“Sertifikat Manajemen Mutu yang dikeluarkan oleh PT. International Certification Service sudah dicabut masa berlakunya terhitung sejak 03 Maret 2020,” ujar Nasruddin Bahar.

Ketiga, Proses tender berlangsung sejak November 2021 sampai dengan penetapan pemenang tender tanggal 29 Januari 2021,

“Artinya ada dokumen yang sudah tidak berlaku lagi dipaksakan menjadi pemenang tender yang seharusnya sudah gugur pada tahap Evaluasi Kualifikasi Administrasi,” sebutnya.

Keempat, kepastian sertifikat ISO Management mutu sudah dicabut diperkuat dengan surat dari PT. Internasional Certification Service Nomor 001/SK/ICS/II/2021. Dijelaskan pada tanggal 03 Maret 2020 telah dilakukan pencabutan (Withdrawn) atas Certifikat ISO 9001:2015 atas nama PT. Sentra Multikarya Infrastruktur.

Nasruddin Bahar meminta kepada Pokja yang telah memenangkan proyek Jalan Geumpang-Pameu Seksi III tersebut agar dapat mengevaluasi kembali disebabkan syarat dan ketentuan perusahaan tersebut dianggap Cacat Hukum dalam mengikuti proses pelelangan.

“Lembaga Pemantau Lelang Aceh LPLA meminta PPK membatalkan Kontrak dan meminta Pokja Pemilihan 17 BP2JK Aceh melakukan Evaluasi ulang,” ujar koordinator LPLA.

Di akhir ia menyampaikan, jangan sampai ada persengkongkolan Pokja dengan Perusahaan yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam mengikuti proses pelelangan. Akan berakibat fatal dan melawan hukum yang berlaku.

“Tindakan yang dilakukan diduga adanya persekongkolan Vertikal yang melibatkan penyedia dan Pokja melakukan tindakan “Post Bidding” menambah dokumen untuk pemenuhan syarat diluar jadwal upload dokumen penawaran dalam proses tender yang dilarang oleh Perpres 16/2018 tentang Etika pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. Rilis

 

Pewarta : T,Indra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *