Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Intensifkan Aturan Pengelolaan Perhutanan Sosial

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Pengaturan pengelolaan Perhutanan Sosial khususnya untuk Pulau Jawa, terus diformulasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

Penyusunan Peraturan ini terkait dengan wilayah kawasan hutan produksi dan lindung di Pulau Jawa yang akan tetap dikelola Perum Perhutani seluas kurang lebih 1,4 juta hektar dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus untuk Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan, atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan, kurang lebih seluas 1 juta hektar.

“Pengaturan tersebut sangat penting untuk menyehatkan Perum Perhutani agar dapat fokus mengembangkan bisnisnya melalui multi usaha dan pelaksanaan reforma agraria Perhutanan Sosial, akan mampu memberikan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (10/03/2021)

Selain itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM yang juga sekaligus sebagai Penasihat Senior Menteri LHK, San Afri Awang, mengungkapkan pada wilayah Perum Perhutani terdapat zona tenurial 93.073 hektar dan zona adaptif yang tidak produktif dan terdapat konflik sosial seluas 255.290 hektar serta terdapat hutan lindung dalam tekanan sosial tinggi seluas 169.939 hektar, sedangkan kinerja 5.600 LMDH sebagai mitra Perum Perhutani di Pulau Jawa kurang lebih hanya 4 persen yang sehat.”terangnya.

Terkait LMDH tersebut, Ketua Asosiasi LMDH M. Adib yang juga pendiri Sekolah Kader Pelestarian Sumber Daya Hutan di Purwokerto, menjelaskan LMDH adalah perkumpulan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mempunyai badan hukum selalu diasosiasikan dengan Perum Perhutani, sehingga insentif dari Pemerintah berupa bibit, pupuk, dan sarana pertanian lainnya tidak dapat disalurkan oleh Pemerintah.

Insentif ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas agroforestry. Pengaturan yang dapat menghilangkan dikotomi LMDH dan KTH akan menguntungkan bagi kelompok masyarakat petani hutan. “Apapun namanya, yang penting kegiatan kelompok tani mendapatkan manfaat, misalnya dinamakan Kelompok Perhutanan Sosial dengan unit bisnisnya KUPS,” Ujar M. Adib.

Rancangan Peraturan Menteri LHK sebagai amanat PP No. 23 tahun 2021 direncanakan selesai pada awal bulan April 2021, yang akan dilakukan proses-proses pembahasan dengan pakar, publik dan masyarakat umum, dimana ruang ini sangat penting untuk memastikan aspirasi para pihak dan masyarakat dapat tertampung, sehingga peraturan dapat diimplementasikan dengan baik,” tandasnya.

 

Pewarta: Ayu

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *