Keturunan Ompu Buntulan Raja Bolon Motung: Kami Pemilik Sah 107 ha di lahan BPODT

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Toba – Keturunan Ompu Buntulan Raja Bolon Motung nyatakan sikap mengecam tindakan yang dilakukan para pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah dilahan 107 ha milik mereka.

“Yang pegang legalitas putusan mahkamah adalah kami. Kami punya sejarah dan tahu sejarah Motung bahkan ada kerajaan sebelum kemerdekaan yaitu Raja Bolon Motung. Buktinya rumah raja opung kami sebagai penguasa sejak zaman kolonial masih ada hingga kini di Motung. Atas dasar itu kami mau membuktikan kepada negara kalau itu milik kami,”sebut Parlindungan Manurung (50), Senin (08/03/21).

Ianya juga menepis adanya pengakuan dari pihak lain yang dinilai tidak berdasar, meski surat rekomendasi dari kepala desa berjudul Bius Motung Siopat Marga dan surat pernyataan oleh Tumatar Manurung Cs, yang berisikan Lajangan Motung adalah milik mereka.

Parlindungan selanjutnya memaparkan kronologis terkait perkara yang timbul, diawali sekitar tahun 1991 muncul pihak yang mengklaim pemilik lahan di tanah Motung. Perkara tersebut dimenangkan oleh keturunan Ompu Buntulan Raja Bolon Motung dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung nomor 63/Pdt.G/1991/PN-Trt tanggal 31 Agustus 1992.

Tidak berhenti, perkara berlanjut hingga ke Mahkamah Agung, sebutnya menjelaskan putusan badan pengadilan yakni, putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 188/PDT/1993/PT.Medan tanggal 14 Agustus 1993, kemudian Putusan Mahkamah Agung nomor 2094 K/Pdt/1994. Berita Acara Eksekusi nomor 63/Pdt-Trt tanggal 12 Agustus 1997 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 662 PK tanggal 15 April 1999.

“Ini merupakan harga diri kami, kami puas atas keputusan negara, karena jikalau bukan negara kemana lagi kami mengadu, negara sudah hadir, kami percaya. Keputusan mahkamah agung itu adalah legalitas yang harus dipercaya”, tegas Parlindungan yang saat itu didampingi Musdin Manurung (73) dan Bagaon Manurung (77).

Diterangkanya, para penggugat diantaranya Monang Manurung dan 14 orang lainnya mengatasnamakan ahli waris Ompu Buntulan Raja Bolon Motung untuk lahan dengan luasan 243 hektar tanah di desa Motung Kecamatan Lumban Julu Tapanuli Utara yaitu, tanah Lajangan seluas 200 ha, Dolok nabinjung (3), Pargondangan (2), Haporusan (4), Pangongkalan hiruk (34).

Terkait lahan 107 ha yang sudah dihitung atas tegakan diatasnya yang merupakan bagian dari dalam hitungan 200 hektar Lajangan, diakui menjadi isu yang tidak baik di kalangan masyarakat Motung.

“Mungkin karena ada hitungan materi di dalamnya. Saya katakan, hati-hati dengan masalah ini, kalau pemimpin berani mengatakan sesuai prosedur murni sesuai aturan yang berlaku, kalau ada dampak sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang tinggal di daerah itu, kasih saja bagi masyarakat yang berhak dan merupakan pemilik. Untuk menentukan siapa pemiliknya kan tidak susah, malah menurut kami sangat mudah”, tegasnya seraya berharap pemerintah dapat menegakkan konsistensi di negara yang berdaulat ini.

Sebelum perkara, tanah itu masih semak belukar. Setelah menang, pada 2008 kami menjaga hak dan bersepakat untuk mengkontrak kan dengan satu perusahaan yaitu PT TPL dengan pembagian 60 – 40.
Atas kesepakatan itu, PT TPL memulai proyek dan saat memulai menanam, sebutnya, dihadiri oleh masyarakat dan petugas dinas kehutanan untuk membuktikan batas. Setelah tapal batas ditentukan, diakui tanaman diurus dengan baik oleh PT TPL hingga pada tahun 2018, .

“Waktu itu ketika panen, ada pihak yang menebangi, membakar dan kita laporkan meskipun tidak ada terpidana. Tahun 2016 mulailah bergejolak, ada lah klaim yang punya tanah, saat itu kami tenang karena kami pemenang. Setelah berjalan hingga tahun 2018, rapat yang diadakan di Motung dan seingat kami hadir LBP. Kami berasumsi jika mau dibangun pasti datang ke kami namun yang dipanggil adalah pihak-pihak yang kalah berperkara dengan kami tanpa kami tahu apa alasannya padahal yang pegang legalitas putusan mahkamah adalah kami”, lanjutnya.

Bahkan mereka merasa heran dengan yang disebut SK 42, yang menyatakan wilayah kehutanan.

“Kami kaget, dan untuk itu kami berusaha mengadu kepada negara. Kami tidak mau anarkis. Kami tidak mengintervensi hukum, meski demikian kami bingung kenapa ada SK kehutanan. Sebenarnya kami secara jumlah anggota kelompok jauh lebih banyak dari jumlah orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Dilahan 107 hektar hanya ada tanaman eucalyptus, tidak ada yang lain. Kalau kami mengatakan, yang menerima adalah yang berhak di lahan itu sesuai perjanjian kerja kami dengan TPL”, keluhnya.

Pembebasan lahan yang peruntukannya guna pembangunan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) diharapkan dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan kepada orang tepat, jangan ada pembohongan.

“Kami juga bingung, beraninya membohongi setingkat pejabat negara untuk kepentingan mereka? Apa karena BPODT maka timbul mereka-mereka ini? Kami menilai ada kebohongan seperti itu, kami mau bapak itu mendengarkan kejelasannya dari kami khususnya yang tinggal di Motung supaya semuanya baik untuk diwariskan kepada keturunan selanjutnya”, tegasnya.

Di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati baru saat ini, disebutkan, pihaknya akan membuat permohonan kepada pemerintah Kabupaten Toba untuk menyikapi permasalahan yang timbul agar pembangunan dapat dilanjutkan.

“Kami ada niat dan memohon secara khusus kepada bupati Toba saat ini, sebelum masyarakat gerah, kami ingin agar pemimpin Toba memunculkan keberanian. Kalau dibayarkan kepada yang tidak berhak, jangan harap pembangunan itu akan terjadi di Motung. Kami juga akan berupaya semampu kami dengan upaya lainnya. Kalau ini ada kesalahan karena dibohongi, silahkan mundur selangkah, ngomong lah dengan kami. Namun jika ngotot, kami tidak akan terima. Kami udah capek bahkan dilengkapi dengan bukti-bukti tapi seakan tidak digubris. Kenapa ini lama padahal kami tahu ini mudah. Kenapa ragu, kami tidak tahu alasannya. Bukti ini sudah ada di bupati, sekda bahkan kepada Dirut BPODT”, sambungnya.

Di lahan 107 ha, sebutnya, atas timbulnya SK 42, pihaknya telah membuat patok hingga di akali namun dirobohkan oleh BPODT.

“Kami sudah laporkan. Tentang SK itu, saat ini sedang proses di pengadilan dan tanggal 12 ini akan dilakukan sidang lapangan. Yang tergugat, kades Motung, BPN, BPODT dan menteri pertanahan”, jelasnya menyatakan kesepakatan keluarga untuk mendukung pemerintah melanjutkan pembangunan.

“Jika kami kalah, jangan berharap BPODT bisa membangun disitu, kami bukan melawan tapi tegakkan hukum, ada keadilan disini. Hargai kami, hanya itu, kok susah. Kalau investor tahu bahwa disitu ada masalah bagaimana? Jika ini mulus, kami akan bertahan dengan tidak akan melepas lahan tersebut, kami tidak akan membiarkan itu”, sebutnya mengakhiri.

Terpisah, Bupati Toba Poltak Sitorus dijumpai usai pelaksanaan perayaan Hari Jadi Ke 22 Kabupaten Toba menanggapi, untuk menyelasaikan konflik yang terjadi diantara para pihak, pemerintah akan berupaya melalui berbagai kajian untuk mendapatkan solusi.

“Mana yang terbaik kita upayakan, sebenarnya status tanah ini bagaimana, pemerintah bagaimana, kehutanan bagaimana, jadi kompleks itu. Kita harus benar-benar mencari jalan yang terbaik, harus benar-benar dikaji supaya tidak salah langkah”, ujar bupati.

 

Pewarta : (Abdi.S)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *