Bangun Perumahan di Nias terbukti korupsi, Fareddy Hasibuan divonis 5 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Kuasa Direktur CV. Harapan Insani, Ir. H. Samson Fareddy Hasibuan, M.AP. (52), divonis 5 tahun penjaBangra, karena terbukti korupsi pada Pembangunan Perumahan Type-36  sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbaho, Kec. Gido Kab. Nias, Sumatera Utara.

Majelis hakim diketuai Syafrin Batubara yang bersidang virtual di ruang Cakra-4 Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (15/3/2021), juga menjatuhkan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Bahkan terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp 450.026.785, apabila tak sanggup membayar maka diganti (subsider) dengan 2 tahun 3 bulan penjara.

Menurut majelis hakim,  terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan JPU Alexander Kristian Silaen yang menuntut terdakwa 6 tahun 6 bulan penjara, serta didenda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan dan wajib membayar uang pengganti Rp 450.026.785, subsider 3 tahun 3 bulan penjara.

Peristiwanya tahun 2006, Satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias menerbitkan surat keputusan penunjukkan langsung CV. Harapan Insani sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 58 unit rumah sederhana Type-36 di Kec. Gido Kab. Nias.

Sebagai syarat penandatanganan kontrak, CV. Harapan Insani menyampaikan jaminan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Bosowa Periskop.

Kuasa Direktur Harapan Insani terdakwa Ir. Samson Fareddy Hasibuan melakukan penandatanganan kontrak  senilai Rp. 2.798.500.000,00, dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 163 hari, terhitung  23 juni 2006  sampai 04 desember 2006

Tanggal 24 Juni 2006, CV. Harapan Insani mengajukan permohonan uang muka kepada Kepala Satuan Kerja Sementara BRR P3N sebesar Rp. 559.700.000,00 atau 20 persen.

Pembayaran uang muka atas kontrak CV. Harapan Insani sebesar Rp. 559.700.000,00 dipotong pajak (PPh Psl.22) sebesar Rp. 11.194.000,00,

Nah, sehubungan dengan keterlambatan kerja yang melebihi 15 persen, PPK memberikan Surat Peringatan kepada pelaksanaan fisik di lapangan, yakni terdakwa.

Setidaknya, Pekerjaan Pembesian Sloop dan Pemasangan jarak Cincin Balok Slop dan cicin tiang kolom tidak sesuai dengan ukuran dalam gambar bestek

Kemudian, terdakwa diintruksikan yang tidak sesuai dengan bestek segera dibongkar dan diganti di sesuaikan dengan gambar bestek.

Lagi, diintruksikan kepada terdakwa agar dilokasi pekerjaan disediakan buku tamu sehingga tim pemeriksaan dapat mengontrol / mengetahui hasil pemeriksaan sebelumnya.

Ujungngnya, pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK pada 17 Oktober 2006, dengan didasari progress dan opname pekerjaan yang dilaksanakan hanya 3,919 persen.

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan kerugian negara sebesar Rp 450.026.785.

Menanggapi putusan majelis hakim, JPU dan Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Syafaruddin Hsb dan Ravli dkk menyatakan, pikir- pikir.

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *