Bupati Buton Utara Lakukan Sidak Kadisiplinan ASN

  • Whatsapp
Bupati Butur Ridwan Zakariah sidak kantor Dinas PUPR

MITRAPOL.com, Buton Utara – Bupati Kabupaten Buton Utara, Ridwan Zakariah, inspeksi mendadak (Sidak) mengecek kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi. Sidak bakal sering dilakukan oleh bupati atau wakil bupati dengan waktu yang tidak ditentukan.

Sidak merupakan salah satu agenda bupati atau Wakil Bupati untuk mengontrol kedisiplinan dan kinerja ASN di lingkup Pemda Butur. Selain melakukan sidak, Ridwan Zakariah perintahkan Satpol PP agar selalu mengawasi tingkat kehadiran pegawai disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sidak akan terus kami lakukan dengan waktu yang tidak ditentukan. Namanya sidak ya harus rahasia, sewaktu-waktu akan kami lakukan,” ucapnya.

“Satpol PP saya perintahkan agar selalu mengawasi serta mengontrol absen pegawai disetiap instansi, bila ditemukan ASN yang tidak disiplin maka akan diberi sanksi ringan maupun berat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010,” kata Ridwan usai Sidak dikantor Perumahan dan Permukiman, Selasa 16 Maret 2021.

Orang No.1 di Butur ini menambahkan, ASN harus memahami dan menjalankan PP No.53/2010 tentang disiplin. Pasalnya aturan tersebut mengatur tentang Hak dan Kewajiban serta sanksi yang diterima setiap ASN bila melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dirinya berharap agar ASN Butur sadar sebagai pelayan masyarakat agar ikhlas menjalankan rutinitas kesehariannya. Pegawai digaji dengan uang rakyat. Disiplin waktu perlu ditingkatkan guna menopang angka kehadiran. Tingkat kepuasan masyarakat atas efektifitas dan elektabilitas kinerjanya ASN tercapai saat melayani kebutuhan masyarakat.

“Kita ini kan digaji oleh negara tapi pake uang rakyat. Bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. bila kita sadar dan ikhlas melayani masyarakat seyogyanya pegawai harus rajin berkantor,” pintanya.

Mantan Kepala Bappeda Provinsi Sultra ini menambahkan, akuntabilitas dan kreativitas kinerja pegawai terlebih para Kepala OPD dituntut dapat menciptakan terobosan program kegiatan yang berkualitas dan langsung dirasakan masyarakat. Penjabaran program prioritas yang bermanfaat oleh setiap instansi dapat meringankan beban bupati dalam membangun infrastruktur dan kesejahteraan rakyat daerah tercinta ini,” kata Rida sapaan akrab istri tercinta saat duduk di bangku perkuliahan dulu.

“Semua OPD harus kreatif dalam membuat terobosan program. Bisa membantu bupati berpikir, tidak semata-mata karna jabatan merasa status sosialnya naik. Jabatan itukan amanah olehnya itu berbuatlah yang terbaik untuk masyarakat dan kemajuan negeri “Lipu Tinadeakono Sara ini,” tandasnya.

Pantauan media ini dari tiga kantor yang disidak Bupati. Dinas PUPR merupakan instansi yang angka kehadiran pegawai maupun tenaga honoror paling sedikit saat jam kedua. Disusul Dinas Perumahan dan Permukiman dan kantor BKPSDM butur. Saat Sidak instansi Bupati berjalan kaki ditemani ajudan dan beberapa anggota SatPol PP, Protokoler dan awak media.

 

Pewarta : (David wiridin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *