DPRD Buton Utara Hearing Kades Linsowu Terkait Pemberhentian Perangkat Desa

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Buton Utara – Kades Linsowu, Suhardin’ di hearing oleh DPRD butur di aula serbaguna pada, Selasa 16/3/21. Di hearing karena mmberhentikan perangkat desa masing masing adalah sekertaris desa linsowu dan dua orang stafnya. Muhamad Rukman Basri Zakariah, selaku ketua komisi l DPRD butur, mengatakan bahwa pengambilan keputusan harus berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan jangan mengambil keputusan sendiri dan harus selalu berkordinasi dengan Dinas pemerintahan masyarakat Desa (DPMD) dan dalam mengambil keputusan kades linsowu tidak perlu tergesah gesah dan emosional,” ujar mantan ketua DPRD butur itu di aula serbaguna.

Di katakan bahwa semua elemen yang ada dalam pemerintahan desa harus membangun komunikasi yang baik, sehingga kalau ada permasalahan yang terjadi di internal masing masing bisa di selesaikan dengan menjalin silaturahmi, serta kebersamaan dan kekeluargaan. Insyaallah’ segala permasalahan yang terjadi bisa di selesaikan dengan cara musyawarah karena itu hilangkan hal-hal yang ada dengan urusan politik kemarin, urusan politik sudah selesai, saatnya kita fokus membangun daerah.

Aula serbaguna DPRD butur

Lantas dia meminta kepada DPMD butur agar di fasilitasi Camat,kades dan perangkat desa yang di berhentikan untuk segrah menyelesaikan permasalahan itu. Lanjut dia’ klau saya melihat persoalan tersebut itu karena kurangnya kordinasi saja di antara mereka,” ujarnya.

Sementara itu anggota komisi l ‘La djiru ‘ menekankan kepada camat dan kades agar dalam mengambil keputusan, apalagi sampai dengan memberhentikan perangkat desa sudah harus memenuhi syarat pemberhentian dan sesuai mekanisme. Saya berharap kalau ada kesalahan perangkat desa tegur dulu secara lisan lalu komunikasikan kalau dia tdk mengindahkan maka berikan dia teguran tertulis, jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan bersama camat tanpa koordinasi dgn DPMD,” tegas La djiru.

Hal yang sama juga di ucapkan ‘Asisten l setda butur ‘ Amaludin Mochram ‘ agar emua pihak selalu kedepankan komunikasi, koordinasi sehingga semua bisa berjalan dengan baik demi kemajuan daerah kita.

Beda dengan ‘Suhardin’ kades linsowu, membantah bahwa keputusan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai mekanisme dan prosedur.

Menurut dia, perangkat desa yang dia berhentikan itu telah melanggar aturan dengan melakukan sesuatu, seperti pengurysan kartu keluarga (KK) tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan saya selaku pimpinan di pemerintahan desa.

 

Pewarta : (David wiridin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *