Kegeraman AMPSP dengan munculnya Warung Hantu di Kabupaten Cirebon

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Cirebon – Aliansi Masyarakat Peduli Sosial dan Pembangunan (AMPSP) Kabupaten Cirebon, Kamis (18/3/21) melakukan Audensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.

Kegiatan Audensi ini dipelopori oleh Aliansi Masyarakat Peduli Sosial dan Pembangunan Kabupaten Cirebon, dengan juru bicara Sunoko SH, Doni Suroto dan Ivan Maulana alias Ivan Fox (aktifis).

Saat ditemui di rumahnya, Sunoko menyampaikan bahwa Audensi yang baru saja dilakukan adalah terkait E-Warung Hantu, yang E warungnya namun tapi tidak ada warungnya.

Di Kabupaten Cirebon E Warung tidak ada, yang ada adalah alat Edisi untuk menggesek transaksi bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ujar Mas Noko panggilan akrabnya.

Sunoko SH

Lebih lanjut Mas Noko menambahkan bahwa proses perijinan E-Warung ini harus menempuh beberapa persyaratan dan tahapan yang harus dilengkapi sesuai SOP, bukan asal tunjuk, eh kamu jadi Warung atau kamu buka Warung, bukan begitu, tapi ada panduannya, kalau sistem begini yang dipakai datanya tidak terupdet oleh sistem yang ada, pantesan saja banyak Warung tapi tidak ada warungnya, jadilah Warung Hantu, jelas Sunoko

Kemudian hal lain yang menjadi perhatian kita semua adalah isi dari paket tersebut yang terkadang kurang dari nominal yang sudah ditentukan, ketika ditanya by Data jumlah E warung yang tidak ada warungnya pihak BNI tidak bisa menjawab, tegas Noko

Sementara CV atau PT sebagai Suplyer itu harus terdaftar di BNI dan direkomendasikan oleh Dinas Sosial, sementara Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Cirebon sendiri yang menjadi bagian dari tenaga Operasional Pengelolahan E Warung tidak bisa berkomentar. Ketika ditanya Sunoko

Sunoko Berharap DPRD Kabupaten Cirebon dalam hal ini Komisi IV dan Bupati Cirebon dapat segera mengambil langkah dan sikap dengan adanya sistem Updet By Data yang ambur radul ini, BNI sebagai Pihak yang diberi kepercayaan dan sebagai Mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu adanya Evaluasi ulang, pungkas Noko

 

 

Pewarta : Darto.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *