Didugaan Cacat hukum dan Muatan Politik Kotor. Oknum Kepala Desa Berhentinkan Sekdes Desa Mekar Jaya, Kecamatan Cijaku

  • Whatsapp
Nusron Erot

MITRAPOL.com, Pandeglang – Ormas Badak Banten, menilai proses pemberhentian Sekretaris Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaku. Proses pemberhentian cacat hukum dan muatan politik kotor.

Tidak berdasar pemberhentian sementara Sekretaris Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak, dengan Nomor Surat 141/Kep/31/DS/2004/II/2020. Diharapkan pemerintah Kabupaten Lebak cepat ambil sikap tegas, Badak Banten nilai sebagai keputusan Kepala Desa yang cacat hukum, bahkan di asumsikan sebagai langkah yang penuh dengan kepentingan politik.

Dalam hal ini Narsum Erot selaku Ketua DPC Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak mengatakan bahwa Mengapa kita berpendapat demikian mengingat didalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, pasal 6, disitu dijelaskan gamblang di setiap ayatnya bahwa pemberhentian sementara perangkat desa bisa dilakukan bila satu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana seperti korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, dua bila dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun, tiga bila tertangkap tangan dan ditahan, empat melanggar sebagai perangkat Desa yang di atur sesuai peraturan perundang undangan.

Sementara bila saya melihat substansi surat pemberhentian sementara terhadap Sekdes Mekarjaya yaitu saudara Sumantri disitu tidak dijelaskan mengenai pasal berapa yang telah ia langgar, untuk itu saya mendesak kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak untuk mengevaluasi dan meninjau kembali persoalan keadilan di Desa Mekarjaya ini.
Jangan sampai oknum Kepala Desa dapat bertindak sewenang-wenangan dan kalau mengingat hal ini ruang lingkup birokrasi yang dalam setiap kebijakan dan keputusannya harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas pasalnya, saya pastikan dalam waktu dekat kita akan bersurat untuk bupati lebak bertujuan menyampaikan persoalan ini, mengingat dalam pandangan kami ada kesewenang wenangan yang di lakukan oleh oknum Kepala Desa tersebut, Perangkat Desa di dalam bekerja memiliki payung hukum yang jelas
dan jangan sampai mereka jadi korban, ketika adanya ketidak sukaan dari pimpinannya pungkasnya

Lanjut Narsum, dan dalam hal ini Kepala Desa mereka dapat memberhentikannya kapan saja, padahal mereka adalah Abdi Negara keringatnyapun dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa harus kita hargai. Pungkasnya Narsum

Sementara itu, untuk menggali informasi lebih detail mengenai permasalahan tersebut awak media melalui WhatsApp mencoba menghubungi Kepala Desa Sulit untuk dikonfirmasi Sehingga berita ini diturunkan berdasarkan fakta fakta menarik perhatian publik.

 

( Hr – Mp )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *