“Upeti” BPNT Pemalang, Eko akui tidak pernah ketemu dengan FH

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pemalang – Masyarakat Pemalang ramai memperbincangkan pemberian Upeti BPNT oleh BUMDes bersama Kecamatan Bodeh selaku supplier sembako kepada salah satu anggota DPRD Pemalang berinisial FH.

Sekretaris BUMDes bersama Kecamatan Bodeh, Eko Supriyanto menjelaskan berawal saat dirinya menerima telepon dari rekannya berinisial P untuk menanyakan dana “Bina Lingkungan” penyaluran BPNT diperuntukan untuk apa saja. Kamis, 18 Maret 2021 sekira jam 12.43 WIB. Dana Bina Lingkungan merupakan laba bersih dari penyaluran BPNT sebesar 4.500/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Saat percakapan lewat telpon dirinya dengan rekannya merupakan percakapan pribadi dantidak mengetahui bahwa sedang direkam dan beredar di beberapa media. Adapun jawaban eko saat ditelpon merupakan jawaban tergesa-gesa untuk mempersingkat waktu. Eko mengakui, bahwa dirinya terahir bertemu dengan Anggota DPRD yang dimaksud saat menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang di Pendopo Pemalang. Jumat, 26 Februari 2021

“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi atas penyebutan dalam rekaman percakapan tersebut, percakapan tersebut merupakan percakapan pribadi”, Kata Eko di Hotel Sentana. Selasa, 23 Maret 2021.

“Dalam penyaluran BPNT yang selama ini dilakukan BUMDes Bersama Kecamatan Bodeh sudah sesuai regulasi, Pedum dan dijalankan dengan amanah,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua 1 Forum BUMDes Bersama Kabupaten Pemalang, Sardiyan bahwa dinamika pengelolahan program bantuan sosial BPNT di Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan regulasi dan Pedoman Umum.

Diakuinya, bahwa penyaluran BPNT yang dikelola BUMDes Bersama selama ini sesuai 6 (Enam-Red) T sebagai indikator yang di tetapkan oleh Kementerian Sosial dan dipadukan dengan 6 (Enam-Red) Prinsip BUMDes.

“Terkait dinamika yang muncul saat ini, menjadi pelajaran berharga buat kami selaku forum BUMDes Kabupaten Pemalang, Apa yang kami jalankan dalam pengelolahan penyaluran BPNT sudah sesuai indikator yang telah ditetapkan Kementrian Sosial dan enam prinsip BUMDes,” tegas Sardiyan.

Indikator yang dimaksud adalah Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi. Sedangkan enam prinsip Bumdes adalah Kooperatif, Partisipasif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan Sustainabel

 

 

Pewarta : Rizqon Arifiyandi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *