Wagub bersama BP2MI Sosialisasi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Banyaknya persoalan terkait PMI ( Pekerja Migran Indonesia ) membutuhkan komitmen yang kuat antara semua pihak untuk melindungi pahlawan devisa ini. Salah satunya ,kegiatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Wakil Gubernur Lampung melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang berlangsung di Balai Keratun Lt. III, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/3/2021).

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kadis Tenaga Kerja, Kadis PMDes & Transmigrasi, Kadis Sosial, dan Plt. Kadis Koperasi & UKM.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menjelaskan, tentang undang-undang No. 18 Tahun 2017 bahwa negara wajib memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya.

“Perlu energi besar sekaligus sinergi kuat antara pemerintah pusat, khususnya BP2MI dengan pemerintah daerah untuk bisa optimal melayani mereka,” kata Benny.

Sementara itu,Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia juga menjelaskan,bahwa pelayanan satu atap hingga shelter penginapan sementara bagi calon PMI telah disiapkan dari mulai pemberkasan hingga konseling.

” Provinsi Lampung akan mengoptimalkan pelatihan kerja yang berada di empat Kabupaten/Kota yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro dan Tulang Bawang Barat untuk pelatihan bagi calon PMI khususnya Provinsi Lampung,” jelas Chusnunia.

Perlu diketahui, bahwa Provinsi Lampung masuk dalam lima besar daerah dengan penempatan PMI tertinggi di Indonesia. Warganya yang bekerja di luar negeri dan tercatat secara legal dalam 5 tahun terakhir ada sebanyak 172.448 orang.

Sedangkan mereka yang berangkat secara nonprosedural diperkirakan 2 hingga 3 kali lipatnya. Jumlah yang sangat besar.Kontribusi pekerja migran terhadap pembangunan tidak sedikit. Di Lampung sendiri, jika diasumsikan gaji masing-masing adalah Rp 6 juta/bulan, lalu 40% dikirimkan kembali ke kampung halaman dalam bentuk remitan, maka kontribusi PMI untuk daerah, sebesar Rp 5,9 triliun per tahun.

 

Pewarta : MM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *