Pemenang Paket Rehabilitasi Jembatan Krueng Peudada Menyalahi aturan Kewajaran Harga

  • Whatsapp

Oleh : Nasruddin Bahar, Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA)

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Paket Rehabilitasi Jembatan Krueng Peudada yang diumumkan pada LPSE Kementerian PU Nilai HPS Rp.24.000.000.000,- dimenangkan oleh PT.Ramai Jaya Purna Sejati Nilai Penawaran Rp.15.222.000.000,- (63,5% dari HPS).

Berdasarkan surat dari Dirjen Bina Konstruksi Nomor PB.0201-DK 97 tentang tim Tekhnis Pendamping Evaluasi Kewajaran HargaT.A 2021 menyebutkan jika penawaran calon penyedia menawarkan dibawah 80% dari HPS maka wajib dievaluasi kewajaran harga oleh tim Tekhnis yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran KPA.

Penawaran PT.Ramai Jaya Purna Sejati menawar dibawah 80% dari HPS yaitu 63,5% HPS yang dinilai tidak memenuhi syarat jika dievaluasi kewajaran harga.

Pokja BP2JK Aceh tidak mematuhi Surat dari Dirjen Bina Konstruksi dimana surat tersebut ditujukan kepada masing masing kepala Balai BP2JK.

Kami menilai ada kejanggalan dari penetapan nilai HPS oleh PPK dimana harga OE Owner Estimite dibuat terlalu tinggi atau tidak wajar, sebagai contoh dalam OE harga penyedia tiang pancang per meter dibuat Rp.5.400.000/meter sedangkan harga pabrikan ditambah ongkos sampai di lokasi pekerjaan hanya berkisar 600.000/meter. Item tiang pancang sangat berpengaruh terhadap nilai OE karena jumlahnya sangat besar yaitu berkisar Rp.2.430.000.000 dengan volume 450 meter.

Kepada BP2JK kami meminta untuk melakukan evaluasi ulang jika ditemukan adanya harga yang tidak sesuai atau terlalu tinggi maka Pokja meminta Dokumen Pemilihan dilakukan Reviu oleh PPK.

Anehnya pada paket Perservasi Jalan Kota Bireun – Sp.Uning banyak penawaran digugurkan dengan alasan Hasil evaluasi Kewajaran harga padahal penawaran 76%xHPS. Kenapa pada paket Rehabilitasi jembatan KR.Peudada menawarkan 63,5% tidak digugurkan.

Kami menilai Pokja tidak konsisten dalam melakukan evaluasi, pada paket lain yang menawarkan dibawah 80% HPS digugurkan.

Jika Kepala Balai BP2JK Aceh tidak melakukan evaluasi ulang maka kami dari Lembaga Pemantau Lelang Aceh LPLA akan melakukan pengaduan ke Inspektorat jenderal PUPR di Jakarta.

Dalam pantau kami Kinerja BP2JK Aceh belum profesional hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa paket yang dilakukan evaluasi ulang setelah adanya protes dari peserta tender. Kepala BP2JK seharusnya memberikan tindakan tegas kepada anak buahnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *