Dua kali Mangkir dari pemeriksaan Kasus RTLH Bolmong, Kajari. JS Bakal dijemput paksa

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, KOTAMOBAGU – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kotamobagu memastikan bahwa penyidikan atas dugaan kasus korupsi pembangunan puluhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bolmong yang berbandrol 750 juta di seriusi.

Dikatakan Kajari Hadhiyanto SH, saat berbincang dengan awak media dan LSM diruang kerjanya, bahwa sampai saat ini jaksa penyidik terus mempercepat penyidikan dengan memanggil beberapa oknum yang diduga kuat memiliki peran penting pada kegiatan tersebut.

”Sudah beberapa orang yang di panggil dan di periksa untuk dimintai keterangan oleh jaksa penyidik seputar RTLH bolmong,” Beber Kajari.

Begitupun ungkap kajari, Pihak pelaksana Yakni CV Anugerah abadi yang berinisial JS Telah dilayangkan panggilan oleh jaksa penyidik terkait persoaalan itu, namun JS belum memenuhi panggilan tersebut.

“Sudah 2 kali bersangkutan dipanggil, tapi bersangkutan belum hadir tanpa mengkonfirmasi alasan ketidakhadirannya,” Ujar Kajari.

Ditegaskan Kajari, Dimana akan melakukan penjemputan paksa kepada oknum tersebut karena yang bersangkutan mangkir pada panggilan pemerikasaan kedua karena disebut melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.
“Otomatis kalau panggilan ke dua tidak dipenuhi, maka konsekuensinya di jemput paksa, karena bersangkutan dianggap tidak komperatif pada pemeriksaan,” Tegas Kajari Kotamobagu Hadhiyanto SH.

Disinggung siapa saja yang sudah di periksa atas masalah tersebut. Kajari menjawab, yang sudah di terperiksa antara lain Kepala dinas sosial bolmong Abdul Haris Bambela dan beberapa oknum lainnya.” Tandas Kajari Kotamobagu.

Terpisah, Ketua LP2BM Ali Imran Aduka Menyampaikan penyidikan dugaan korupsi Dana bantuan RTLH Bolmong bersumber dari Kemensos RI ini harusnya sudah selesai. Apa lagi jelas jelas beberapa bangunan tidak tuntas dibangun dan tahun anggarannya juga 2019.

Oleh karenanya Ucap Aduka, selaku lembaga kontrol kami mendesak Jaksa penyidik sudah dapat menetapkan tersangka kepada oknum yang diduga kuat terlibat pada kegiatan tersebut. Pintah Ketua LP2BM Ali Imran Aduka, Selasa (30/03/21).

Seraya menambahkan LP2BM akan terus Mendukung penuh kerja kerja lembaga penegak hukum dalam memberantas pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Tutupnya

 

Pewarta : Chandra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *