Selewengkan DD dan ADD, Kades Gunung Rante didakwa dugaan korupsi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Hadirman Situmorang (34), Kades Gunung Rante Kec. Talawi, Kab. Batu Bara, didakwa dengan perkara dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 431.238.681.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Doni Harahap dari Kejari Batu Bara menyebutkan, terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.

“Terdakwa tidak dapat menggunakan DD dan ADD secara tertib, disiplin dan tepat mutu,” ujar JPU dalam persidangan virtual di ruang Cakra-4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (29/3/2021).

Peristiwanya tahun 2018 dan 2019 , bertempat di Kantor Kepala Desa Gunung Rante, Kec. Talawi, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara.

Dana Desa (DD) TA 2018 yang diterima Desa Gunung Rante sebesar Rp 689.242.000, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima sebesar Rp 379.656.000.

Sebelum cair, terdakwa Hadirman Situmorang menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengelola DD dan ADD yang transfaran, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin serta tepat mutu.

Sesuai hasil rapat desa, DD dan ADD digunakan untuk belanja modal, seperti pembangunan telford, pembangunan jalan, drainase, plat beton dan irigasi.

Sesuai rencana, DD dan ADD juga digunakan untuk kegiatan belanja jasa, kursus, pelatihan, bimtek, ATK, penyuluhan narkoba, dan belanja gizi bayi dan anak.

Selain itu, DD dan ADD untuk belanja bahan perpustakaan, belanja barang untuk masyarakat, pengadaan kambing ternak, dan penyertaan modal Bumdes.

Saat DD dan ADD cair, sepenuhnya dikuasai oleh terdakwa. Kacaunya, sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dalam rapat desa, tidak dilaksanakan oleh terdakwa.

Nah, akibat perbuatan terdakwa Hadirman Situmorang, selaku Kades Gunung Rante, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 431.238.681.

Perbuatan terdakwa diancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim diketuai M. Yusafrihardi Girsang menunda persidangan hingga 12 April 2021 mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

 

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *