Tidak laporkan data anggaran secara online, ini tanggapan Inspektorat dan BPKAD Metro

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Metro Lampung – Fakta bahwa Sekertariat Dewan Kota Metro tidak melaporkan anggaran yang di kelola dalam pelaporan data online memang benar adanya. Dalam laporan data online yang bisa dikonsumsi publik, selama hampir dua tahun sejak tahun 2018 – 2019, tidak pernah dilaporkan.

Sehingga menimbulkan pertanyaan publik, mengapa ini bisa terjadi dan apakah tidak ada sanksi. Padahal seharusnya seluruh data anggaran wajib dilaporkan dalam sistem rencana umum pengadaan online.

Diketahui bahwa dalam pemberitaan sebelumnya dan pernyataan, Budiyono selaku Sekertaris Dewan Kota Metro, bahwa tidak mengetahui secara rinci jumlah anggaran yang dikelola.

“Kalau tidak salah, nilai berapa juta saja yang dimasukkan dalam laporan data online. Kalau mengenai itu kita enggak ada anggaran. Memang pelaporan wajib dan itu perintah undang – undang. Jadi dalam undang – undang dan wajib dilaporkan,” ungkap Budi, Kamis (25/3/2021).

 

Menggapi hal tersebut, Jihad Helmi selaku Kepala Inspektorat Kota Metro mengungkapkan, bahwa Inspektorat tidak memiliki kewenangan terkait pelaporan anggaran.

“Kalau masalah anggaran,itu bukan wewenang kami untuk mengambil suatu tindakan sanksi. Tetapi yang kami ambil sanksi adalah sesuai dengan PP No.53 tentang kedisiplinan dan kepatuhan kepegawaian. Kalau tidak melaporkan,tidak mungkin. Tentunya yang mempunyai wewenang Bappeda dan BPKAD “, ungkap Jihad, Selasa (30/3/2021).

Jihad juga meyakinkan, bahwa Bappeda dan BPKAD yang berhak menegur, apabila data anggaran online tidak dilaporkan.

“Anggaran itu ada disana,yang mengatur BPKAD dan Bappeda. Kami juga tidak tahu tentang anggaran di masing – masing dinas. Anggaran ini ke pusat dan apabila tidak dilaporkan ada suatu kerugian. Seharusnya semua sudah tercover dan jika tidak yang berhak menegur Bappeda dan BPKAD. Itu ranah dan bidangnya mereka “, imbuhnya.

Sementara itu, Supriyadi sebagai Kepala BPKAD Metro menjelaskan, bahwa sistem rencana umum pengadaan online wajib dilaporkan masing – masing OPD.

“Secara umum,laporan itu wajib dilaporkan terkait anggaran masing – masing OPD,jelas itu juga ada dasar hukumnya. Tetapi itu bukan ranah saya. Silahkan saja tanyakan ke bagian LPSE,” kata Supriyadi.

Perlu diketahui, dasar hukum kewajiban pergunakan LPSE dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2013 tentang Kewajiban melakukan Lelang 100% Secara Elektronik/E-Procurement (e-tendering dan e-purchasing) dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 Ayat 2 Huruf c.

Kedepan tim media juga akan meminta tanggapan dari Walikota Metro dan BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) di Provinsi Lampung.

 

Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *