Miris banyak proyek tidak dibayar, DPP LPRI desak usut tuntas penyebabnya

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Ketua umum DPP ASKOPINDO, Syarifuddin tahir, SE.,ST.,MM, dalam wawancara dengan mitrapol selasa (30/3/21) sore, mengatakan, Asosiasi Konstruksi Pemborong Indonesia atau di singkat ASKOPINDO menyayangkan aksi demo yang di lakukan oleh para kontraktor di Pemda Kab. Bekasi.

Demo para kontraktor adalah menuntuk hak-hak mereka yang mana kontraktor sudah menyelesaikan pekerjaan 100% tapi belum juga di bayar oleh pemerintah daerah, kalau kontraktor lambat menyelesaikan pekerjaan pemerintah selalu melakukan denda kepada para kontraktor, ini hukum yang berat sebelah, seharusnya kalau pemerintah lambat membayarkan maka wajib kontraktir juga kenakan denda kepada pemerintah daerah,biar sama adil di mata hukum.

Saya minta agar LKPP dan kementrian PUPR harus memikirkan prodak hukum untuk melindungi para kintraktir dari tipu daya pemerintah daerah,agar tercipta hukum yang seimbang.

Kejadian ini sangatlah tidak bagus di mata pengusaha yang berjuang untuk kehidupan keluarganya, hasil investigasi DPP ASKOPINDO di Bekasi ini bukan kejadian baru,banyak kontraktor yang ikut tender mayoritas pekerjaannya belum dilunasi oleh Pemda Bekasi karena devisit anggaran, ini sangatlah ganjil, setiap tahun Pemda Bekasi devisit anggaran terus, akibatnya banyak proyek-proyek yang belum dibayar.
Kami DPP ASKOPINDO, mendesak agar KPK segerak mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya agar kejadian seperti ini jagan sampai terulang lagi dan merugikan para kontraktor dan BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan juga turun tangan memeriksa keuangan Pemda Bekasi.

ASKOPINDO akan mengadakan seminar hukum untuk melindungi para kobtraktor yang uang proyeknya tidak di bayar Pemda. Bung Syarif Putra Flores ini dengan lantang dan tegas mengatakan agar jangan ada lagi kasus seperti yang terjadi di Kab Bekasi.

 

 

Pewarta : Desy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *