Diversi untuk Penyelesaian Perkara Anak

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Brebes – Anak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan dating dan memiliki harapan hidup yang masih panjang, serta cita-cita yang tinggi.

Anak pun berbeda dengan orang dewasa dalam lingkup kematangannya secara berpikir, sehingga apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan pelaku anak diharapkan anak akan mendapatkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Pada saat ini, hukum mengenai peradilan pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sedangkan tujuan dari Diversi itu sendiri adalah:
1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam proses Diversi, meliputi Tahap Awal, Tahap Musyawarah dan Tahap Akhir Musyawarah. Pada Tahap Awal Diversi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan,
Pertama: pembukaan akan dilakukan oleh fasilisator dengan cara fasilisator memperkenalkan diri dan juga para pihak yang hadir.
Kedua: Fasilisator menyampaikan tata tertib musyawarah untuk di sepakati para pihak
Ketiga: menjelaskan tugas fasilisator bahwa peran fasilisator netral dan membantu/memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Pada Tahap Musyawarah, langkah-langkah yang ditempuh yakni Pertama fasilisator (penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak) menyampaikan ringkasan sangkaan, dakwaan. Kedua, wakil fasilisator (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas) membacakan laporan litmasnnya. Ketiga, fasilisator memberikan kesempatan kepada pelaku/orang tua/keluarga untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatannya, pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, harapannya dan tanggungjawab. Keempat, fasilisator memberikan kesempatan kepada korban/orang tua/keluarga menyampaikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Kelima, fasilisator memberikan kesempatan kepada Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban Keenam, fasilisator memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM) untuk memberikan informasi tentang perilaku sehari-hari pelaku di lingkungan masyarakat, Ketujuh, fasilisator mengidentifikasi benang merah dari hal-hal yang disampaikan pihak-pihak sebagai opsi dalam penyelesaian konflik. Kedelapan, para pihak memilih opsi (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Kesembilan, bila dipandang perlu dapat dilakukan kaukus.

Pada Tahap Akhir Musyarawarah, langkah-langkah yang ditempuh yakni membuat draft kesepakatan perdamaian, penandatanganan kesepakatan perdamaian, dalam menyusun kesepakatan Diversi

Pada akhir proses penutup, fasilisator menyampaikan apabila isi kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan maka perkara anak dilanjutkan, hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan kemudian hasil penetapan Diversi tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan diwajibkan untuk membuat laporan pengawasan kepada fasilisator (sampai dengan terlaksananya hasil kesepakatan).

 

Pewarta : Ismail/ Ary Heryanto P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *