Wagub Lampung lantik Delapan Sekda Jabat Pelaksana Harian Kepala Daerah

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Delapan Sekertaris daerah Kabupaten Kota mengisi kekosongan jabatan sebahai menjabat Pelaksana harian (Plh) kepala daerah hingga menjelang pelantikan. Masa jabatan bupati dan wali kota delapan daerah di Lampung yang telah menggelar Pilkada 2020, akan berakhir pada Rabu, 17 Februari 2021. Sementara pelantikan bupati dan wali kota terpilih direncanakan pada akhir Februari 2021.

Surat tugas PLh bupati dan wali kota ke delapan sekda tersebut akan diserahkan Wakil Gubernur Lampung. Adapun delapan Sekdakab/Sekdakot yakni Sekdakot Bandar Lampung (Badri Tamam), Sekda Kota Metro (Misnan), Sekdakab Lampung Selatan (Thamrin), Lampung Tengah (Nirlan), Pesawaran (Kesuma Dewangsa), Pesisir Barat (Lingga Kusuma), Waykanan (Saipul) dan Lampung Timur (Tarmizi).

Wakil Gubernur Lampung mengatakan, penunjukkan Plh berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 120/783/OTDA perihal Penugasan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Daerah tertanggal 3 Ferbruari 2021. Kemudian Surat Mendagri Nomor 121/540/OTDA tertanggal 26 Januari 2021 perihal penugasan Penjabat Kepala Daerah.

“Semua berdasarkan pada surat tersebut yang mengatakan bahwa kepada sekda yang ada di delapan kepala daerah ditunjuk sebagai pelaksana harian dalam rangka mengantisipasi kekosongan jabatan kepala daerah,” katanya Nunik, di Gedung Pusiban lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (17/2).

Menurutnya masa jabatan dari Plh hanya sampai saat pelantikan bupati/wali kota terpilih. Karena nantinya Plh bupati/wali kota diminta untuk menyiapkan pelantikan kepala daerah terpilih.

“Jadi masa jabatannya hanya sampai terpilihnya kepala daerah masing-masing,” ucapnya.

Sementara, Plh Pesawaran Kesuma Dewangsa, mengatakan bahwa dirinya siap mengemban tanggungjawab baru selama masa jabatan.

“Saya sebagai Plh karena sesuai surat kementerian lalu untuk surat sudah ditetapkan hari ini dan Alhamdulillah sudah diserahkan hari ini,” katanya.

Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Lampung, Koharuddin mengungkapkan masa jabatan Plh sambil menunggu bupati dan wali kota terpilih definitif.

“Rencananya akhir bulan ini kata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya.

Untuk bupati dan wali kota terpilih yang masih berurusan di Mahkamah Konstitusi (MK) atau sudah ada keputusan MK, lanjut dia, semua kewenangan ada di daerah. Pemprov hanya memfasilitasi saja.

“Oleh karena itu, Pemprov menunggu daerah. Jika sudah masuk ke kita, maka gubernur mengajukan ke Mendagri,” tutup Koharuddin.

 

 

Pewarta : MM/Rls

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *