Sambangi DPRD Mimika, Pemilik Hak Ulayat minta Audiens dan bentuk Pansus terkait PT. PAL

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Masyarakat adat pemilik hak Ulayat Kampung/Desa Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua yang tergabung didalam kepengurusan Koperasi Buh Bau Yamane (BBY) menyambangi dan menyerahkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika melalui legislator di Komisi A untuk beraudiens.

Lampiran surat audiens bersama wakil rakyat itu bernomor : 005/KOP-BBY/IWAKA/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

Selain tujuan untuk beraudiens, pemilik hak Ulayat juga meminta agar DPRD Mimika membentuk pansus terkait keberadaan PT. Pusaka Argo Lestari (PT.PAL) di wilayah Ulayat mereka.

Tak main-main, selain ditujukan kepada DPRD Mimika, surat itu juga ditujukan kepada Bupati Mimika, dan Kapolres Mimika.

Inti dari petikan surat yakni meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika untuk menghentikan penderitaan masyarakat pribumi dari dampak keberadaan dan beroperasinya PT Pusaka Agro Lestari ( PT. PAL) di wilayah Ulayat mereka yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Berikut petikan dari isi surat yang diterima media MITRAPOL, Kamis, (1/4/21).

“Dengan Hormat,

Berdasarkan surat kami kepada DPRD Kabupaten Mimika pada tanggal 01 Juli 2020 Perihal Aspirasi dan Pengaduan Pemilik Hak Ulayat Kampung Iwaka.

Dengan ini kami Masyarakat Iwaka/Koperasi Buh Bau Yamane(BBY) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika untuk diberikan kami kesempatan beraudiensi dan pembentukan Pansus DPRD terkait keberadaan PT.Pusaka Agro Lestari (PAL) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2009 Masyarakat 4(empat) Kampung yakni Iwaka, Kamora Gunung, Kiyura Pantai, dan Kiyura Gunung telah menyerahkan Tanah kepada PT.PAL untuk perkebunan Kelapa Sawit seluas 36.000 Hektar dengan total ganti rugi hanya sebesar 1,6 Milyar Rupiah ( Rp 1.600.000.000,- : 36.000 Ha = Rp 44.444,4 per Hektar ). Silahkan bandingkan uang ganti rugi didaerah lain berkisar Rp 3.000.000,- – Rp 5.000.000,- Per Hektar

2. PT.PAL sudah mengambil Sirtu Galian C sejak tahun 2010 sampai sekarang untuk penimbunan Lahan Perkantoran,Gudang, Barak Pekerja, penimbunan jalan sepanjang kurang lebih 450KM ( Lebar jalan mulai 6,8,10 dan 12 meter), dan penimbunan lainnya, tetapi PT.PAL hanya membayar Fee ke Pemilik Ulayat sebesar Rp 18.000.000,- saja per tahun, dan besar kemungkinan tidak pernah membayar Retribusi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

3. PT. PAL sudah mengambil kayu ribuan kubik dan hanya melaporkan/menyampaikan kepada kami dan Dinas terkait sekitar 25 kubik perhektar, padahal potensi kayu bisa mencapai 80-100 kubik per hektar karna menghindar dari pembayaran PSDH/DR ke Negara dan menghindar dari pembayaran fee ke pemilik Ulayat sesuai PERGUB Papua yang berlaku..

4. Bahwa sesuai surat perjanjian antara PT.PAL dan Koperasi Buh Bau Yamane/Masyarakat Iwaka nomor 074/HR-GA/PT.PAL/IV-2013 dan nomor 001-SPK/KOP-BBY/IWK-KK/IV/2013 tentang pembangunan Kelapa sawit Pola Kemitraan (kebun Plasma) , Pasal 9 point 4 PT.PAL berkewajiban mendirikan Pabrik Pengolohan TBS menjadi CPO,dan sampai sekarang PT.PAL belum mendirikan Pabrik yang dimaksud. Karna Pabrik belum didirikan maka sudah barang tentu merugikan kami koperasi BBY/Masyarakat Iwaka dikarenakan Hasil kebun Plasma kami tidak terbeli. (Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negri Timika sedang berlangsung).

5. Bahwa pada bulan Juni 2020 Perwakilan Koperasi BBY/Masyarakat Iwaka ingin menanyakan dan berkonsultasi serta bermusyawarah terkait Pendirian pabrik dan kelanjutan PT.PAL, tetapi GM PT.PAL Sdr.Amirudin Abu Suid tidak mau bermusyawarah dengan masyarakat dan dijawab singkat agar supaya masyarakat menuntut ke Pengadilan saja karna “PT.PAL pintar,PT.PAL punya uang, dan kalian Pemilik Ulayat mau apa”?.

6. PT.PAL sudah pernah mengambil uang muka penjualan kebun sawit kepada PT.Capitol sebesar 10% dari 29 juta USD (buka di internet), sedangkan menurut perjanjian nomor 074/HR-GA/PT.PAL/IV-2013 dan nomor 001-SPK/KOP-BBY/IWK-KK/IV/2013, PT.PAL tidak boleh melimpahkan perkebunan sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari Masyarakat Pemilik Ulayat.

7. PT.PAL menawarkan perdamaian dan mau membayar hasil kebun Plasma kami, akan tetapi kami tolak dikarnakan tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya (PT.PAL tidak jujur dengan perhitungan hasil panen) :

a. PT.PAL sudah membohongi kami dengan memakai bibit dari Marihat yang kualitas dan hasil panennya rendah, padahal sesuai surat dari Dinas Perkebunan Kab.Mimika PT.PAL memakai Bibit Tunggal Yunus, Topaz dan Sucfindo yang Kualitas dan hasil panennya tinggi.

b. PT.PAL menghitung hasil penen berdasarkan klasifikasi tanah Kelas S3 padahal tanah kami kelas S2 karena belum pernah ditanami sawit sebelumnya (Klasifikasi Tanah mempengaruhi Produksi)

c. Perhitungan biaya pembangunan kebun plasma yang disampaikan PT.PAL kepada kami sebesar Rp 134.000.000,- melebihi plafon yang ditentukan Menteri Pertanian tahun 2013 yakni maksimal Rp.65.000.000,- per hektar.

d. PT.PAL lewat Pengacaranya menyampaikan penawaran Perdamaian sebesar Rp 2.600.000.000,- jika dibagikan dengan Luas kebun Plasma kami 717 Hektar dan dibagikan selama 4(empat) tahun sejak kebun Plasma mulai berproduksi maka hasilnya hanya Rp 75.546,- /hektar/bulan.

e. Masyarakat Iwaka telah menyerahkan tanahnya kepada PT. PAL sejak tahun 2009 untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan PT. PAL telah berjanji akan mensejahterakan masyarakat dari hasil kebun plasma kelapa sawit ternyata kami hanya akan diberikan uang sebesar Rp. 75.546,- saja per hektar per bulan.

8. Perlu diketahui bersama , bahwa PT.PAL sudah mendapatkan sertifikat HGU, menurut ketentuan perundang undangan masyarakat tidak bisa lagi menggunakan tanah tersebut karna sudah menjadi HGU, akan tetapi PT.PAL sudah menelantarkan HGU yang diserahkan pemerintah/BPN , kami mohon tanah itu dikembalikan ke masyarakat Ulayat sesuai undang-undang pertanahan yang berlaku.

9. Bahwa mohon kepada DPRD Kab. Mimika meminta klarifikasi dari PT.PAL terkait pernyataan GM PT.PAL. Sdr Amirudin Abu Suid yang mengatakan “PT.PAL Pintar, PT.PAL banyak uang, kalian Pemilik Ulayat mau apa?”(point 5). PT.PAL menganggap kami Pemilik Ulayat dalam hal ini kami Masyarakat Adat Papua, kami bodoh, lemah, dan kami tidak punya uang. Kami minta kepada DPRD Kab. Mimika sebagai Wakil Rakyat, sampai kapan kami diremehkan seperti begini? Dimana marwah kami sebagai orang Papua? Yang dari waktu ke waktu selalu diremehkan dan diacuhkan.

10. Oleh karena itu kepada siapa lagi kami meminta bantuan dan keadilan selain kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika?

11. Dalam Audiensi tersebut kami akan membawa semua bukti-bukti dan data-data yang kuat dan yang ada pada kami sebagai dasar tuntutan kami kepada PT. PAL agar kami tidak dikatakan berbohong.

Demikian surat Permohonan Audiensi dan dan sekaligus permohonan Pembentukan Pansus DPRD ini kami ajukan untuk mendapat perhatian, atas bantuannya kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami
Tokoh Masyarakat Iwaka/Pengurus Koperasi Buh Bau Yamane ;

HERMAN KUMIYU RATNA KANAREYAU
Ketua Kop.BBY Sekertaris Kop.BBY

Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT. PAL belum dapat ditemui ataupun dihubungi untuk dikonfirmasi lebih lanjut.

 

Pewarta : AQM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *