Diduga Asal Jadi Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer Kiri D.I. Cibaliung Kabupaten Pandeglang Amburadul

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Rehabilitasi Jaringan Saluran Irigasi Primer Kiri D.I.Cibaliung Pandeglang yang di Kerjakan oleh PT.PERMATA MAJU JAYA selaku Pelaksana & PT. INTI MULYA MULTI KENCANA selaku Konsultan Supervisi diduga dalam melaksanakan kegiatannya adanya Gejala-gejala kental dengan Korupsi pelaksanaan tidak sesuai SPEK dan RAB serta Amburadul
Berdasarkan hasil investigasi dan monitoring Ke lapangan atau kelokasi kegiatan pelaksanaan proyek tersebut, maka sangat geram dan menyayangkan dengan proyek anggarannya begitu besarnya dalam pelaksanaan-nya asal-asalan akhirnya. Senin 12/4/2021

N.Sujana Akbar, Tokoh Muda Aktivis Banten (FORKAB) Forum Komunikasi Aktivis Banten, Angkat Bicara meminta kepada pihak APH (Aparat Penegak Hukum) Bidang Tindak Pidana Korupsi/Tipikor Wilayah Provinsi Banten dan Pusat untuk segera melakukan tindakan Lidik dan penyelidikan serta menindaknya, bahwa adanya dugaan korupsi yang di lakukan pemenang kegiatan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3),

Nama Pekerjaan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer Kiri D.I. Cibaliung Kabupaten Pandeglang (Paket-I)
Paket: RJI-PK.CB-PKT.I/2020),
Nilai Kontrak: Rp. 37.292.188.000,- (Termasuk PPN),
Nomer ADD Kontrak: HK.02.01/PPK-IR.RW-I/BBWSC3/0I.3 /2020, Tahun Anggaran: MCY 2020-2021,
Tangal Kontrak: 28 April 2020,
Masa Pelaksanan: 540 (Lima Ratus Empat puluh) Hari Kalender,
Sumber Biaya: Dana SBSN,
Kantor Pelaksana: PT.PERMATA MAJU JAYA
Konsultan Supervisi: PT. INTI MULYA MULTIKENCANA,
Yang di berikan amanah dalam mengerjakan proyek tersebut. 12/4/2021

Di tempat lain sdr, Aning dari JAM-P Banten (Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang Banten) Menambahkan, dengan begitu geramnya adanya kegiatan proyek yang tidak sesuai dengan Spek dan RAB, maka JAM-P mengutuk dan akan mengawal permasalahan ini dengan melalui UNRAS atau AKSI ke kantor BBWSC3 Provinsi Banten, Kantor DPRD Provinsi Banten, Kantor Gubernur Provinsi Banten dan Kantor Ke Jaksaan Tingi Provinsi Banten,” pungkasnya ke pihak media Mitrapol,

Pewarta : Aan Gempar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *