Terkait kasus rehabilitasi Irigasi di Sorkam Barat, Saksi Ahli: Kurang Tepat PPHP dimintai pertanggungjawaban

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Kurang tepat apa bila Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dimintai pertanggungjawaban hukum bila ada kekurangan dalam pembangunan fisik.

Hal itu dikatakan Drs Ir Edi Usman Sikumbang Sitompul MT, selaku saksi ahli dalam persidangan perkara korupsi Rehabilitasi Daerah Irigas (DI) di Desa Sorkam Barat, Kec Sorkam Barat, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Dalam persidangan virtual di ruang di ruang Cakra-4 Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (15/4/2021) itu, Edi Usman mendapat pertanyaan gencar dari Advokat muda, Bayu Nanda dan Doni Hendra Lubis, selaku penasehat hukum terdakwa Sahrul Badri.

Selaku saksi ahli pengadaan barang dan jasa juga ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Medan, Edi Usman mengatakan,
masalah pemeriksaan pekerjaan bukan tugas PPHP.

 

Tapi ada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai delegasi (mandatory) dari Pengguna Anggaran (PA), pengawas (konsultan) pekerjaan proyek serta kontraktor sebagai penyedia jasa.

“Ketiga pihak wajib hadir saat pekerjaan proyek itu,  melihat kondisi pekerjaan, siap menyatakan benar dan ditandatangani secara bersama-sama,” jelas Edi Usman.

Dalam persidangan dipimpin hakim ketua Syafrin Batubara juga dijelaskan, Proyeknya TA 2015, kerangka acuannya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam Perpres ini,  papar Edi Usman, dibedakan antara PPK dan PPHP. Sesuai Pasal 8 ayat 1, PPHP ditunjuk oleh PA. Sedangkan Pasal 95 ayat 2 PA melimpahkan wewenangnya kepada PPK.

Sesuai dakwaan, perkara korupsi tersebut terungkap atas audit Badan BPKP Perwakilan Sumut. Ada temuan kelebiha bayar, sehingga merugikan negara Rp 731 juta.

Dalam perkara ini, terdakwa Unggul Sitorus, Sahrul Badri selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan rekanan Hotman Simanjuntak selaku Wakil Direktur CV Dame Rumata yang menandatangani  pembayaran  100 persen, seolah-sudah sesuai dengan kontrak.

Ketiganya diancam Pasal 2 ayat (1) jo  pasal 18 UU  No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *