Kunker ke LPSE, DPRD Mimika kecewa karena temukan hal ini

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Papua melakukan kunjungan kerja ke Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berlokasi di Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten Mimika.

Kunker Wakil Rakyat berlangsung pada Jumat (16/4/2021) ditemui langsung oleh Kepala LPSE, Bambang Wijaksono.

Rizal Patadan selaku Ketua Komisi B DPRD Mimika kepada Wartawan mengatakan, kunker yang dilakukan guna melihat secara langsung kondisi riil di lapangan terkait penerapan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mimika.

“Yang kita temukan ternyata masih jauh dari harapan. Sesuai aturan Pokja harusnya terpusat di LPSE tapi fakta di lapangan masih melekat di tiap OPD. Mereka yang di LPSE ini kasarnya hanya sebagai operator saja,” kata Rizal di Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Jumat, (16/4/21).

Legislator asal Partai Golkar itu mengaku kecewa terkait belum terakomodirnya Pokja untuk dipusatkan di LPSE.

Lebih mirisnya lagi kata dia, hingga saat ini pihak LPSE sama sekali belum memiliki angggaran untuk menunjukan kinerja. Sementara secara kinerja, mereka dituntut harus profesional didalam mengamankan proses pelelangan barang dan jasa.

Ia menambahkan, didalam regulasi Pengelola Pengadaan Barang atau Jasa sepatutnya diisi oleh Pejabat Fungsional dan bersertifikat. Namun dari hasil temuan, para pejabat yang memiliki sertifikat rata-rata sedang menduduki jabatan struktural.

Untuk itu kata dia, pihaknya akan melaporkan hasil kunker kepada pimpinan DPRD dan selanjutnya meminta untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait.

“Terus terang kita sangat kecewa melihat kondisi riil di lapangan. Kalau bisa dalam waktu yang tidak lama lagi, DPRD memanggil pihak LPSE untuk RDP terkait kinerja mereka. Sehingga kinerja mereka lebih baik lagi,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini sesegera mungkin harus diperbaiki dan dijalankan sesuai prosedural karena dalam pelaksanaannya selalu dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk diketahui, LPSE melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan barang dan Jasa secara elektronik. Kehadiran LPSE untuk menjawab tantangan persaingan sehat terkait pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering).

Pengadaan barang/jasa saat ini juga melalui elektronik (e-pengadaan) dan ditampilkan secara transparan. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menjadikan persaingan sehat antar pelaku usaha.

Lain dari itu, Ketua Komisi B juga menyoroti keterlibatan kontraktor Orang Asli Papua (OAP). Dimana pihaknya mendorong agar para kontraktor pribumi Papua itu diperhatikan dan dibina. Hal itu diupayakan agar warga pribumi dapat bersaing dengan kontraktor lain dalam memenangkan tender dan mengerjakan proyek nantinya.

“Kontraktor OAP atensi kami, karena banyak yang mau bekerja tapi dari sisi aturan ada yang belum bisa, untuk itu perlu ada pendampingan dan bimbingan supaya mereka bisa bersaing dengan kontraktor lain dalam hal tender proyek,” tandasnya.

 

Pewarta : AQM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *