LSM BP3RI ajukan surat permohonan keterangan terkait alokasi anggaran DD dan ADD Tahun 2020, begini kata Kepala Desa Karangsari

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Berawal dari informasi dan konfirmasi terhadap warga Desa Karangsari Kecamatan Sempu, LSM BP3RI (Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia) mengajukan surat Permohonan keterangan tertulis terkait alokasi anggaran DD dan ADD Tahun Anggaran 2020 ke Desa Karangsari pada Selasa, (30/03/2021).

Kepala Desa Karangsari Budiyono saat dimintai keterangan dirumahnya, sabtu (17/04/2021) sekira pukul 15:30 wib. dengan nada tegas Kepala Desa Karangsari mengatakan bahwa anggaran DD dan ADD di Desa karangsari telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada yang salah buktinya telah diperiksa oleh inspektorat dan kami tidak ingin menjawab pertanyaan LSM BP3RI secara tertulis karena tidak ada masalah.

“Anggaran dana desa telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada yang salah buktinya telah diperiksa oleh inspektorat tidak ada yang masalah jadi kami tidak ingin menjawab pertanyaan LSM BP3RI secara tertulis karena tidak ada masalah,” kata Kades.

Silahkan cek di lapangan saja apabila ditemukan dugaan korupsi laporkan saja ke Bupati atau Kejaksaan silahkan saya siap. Tegas Kepala Desa Karangsari.

Rocky Sapulette, LSM BP3RI selaku Ketua Biro Investigasi Tipikor menjelaskan kepada media bahwa demi terwujudnya pemerintahan kebupaten Banyuwangi yang bersih bebas dari tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu tentang peran serta Masyarakat untuk membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang di wujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberkan informasi jika ditemukan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak Hukum oleh karena itu LSM BP3RI sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 41 UU No. 20 tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor, kami memberikan surat klarifikasi yang berisi 16 pertanyaan seputar APBDes tahun 2020 untuk dijawab oleh pihak desa karangsari secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut namun Kades tetap tidak bersedia untuk menjawab baik lisan maupun tertulis, ungkap Rocky.

Oleh karena Kepala Desa Karangsari telah mengijinkan kami untuk melakukan pengumpulan data penyaluran APBDes di wilayahnya, maka dalam waktu dekat Tim Khusus (Timsus) Investigasi LSM BP3RI akan diturunkan guna penggalian data penggunaan anggaran tersebut, tutup Rocky.

 

 

Reporter : Adi P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *